LOMBOK BARAT – Produk benih pertanian tidak hanya membutuhkan kualitas yang terjamin, tetapi juga identitas usaha yang memiliki pelindungan hukum. Kesadaran inilah yang terus didorong Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat melalui edukasi kekayaan intelektual kepada produsen benih dan kelompok tani di Kabupaten Lombok Barat.

Melalui Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Puan Rusmayadi, Kanwil Kemenkum NTB hadir sebagai narasumber dalam Sosialisasi Pendaftaran Merek Benih Padi yang berlangsung di Aula Mandalika BRMP NTB, Lombok Barat, Selasa (10/11/2026). Kegiatan yang diinisiasi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) NTB tersebut diikuti produsen benih dan kelompok tani untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pelindungan kekayaan intelektual di sektor pertanian.

Dalam pemaparannya, Puan memperkenalkan berbagai jenis kekayaan intelektual, meliputi Merek, Indikasi Geografis, Kekayaan Intelektual Komunal, Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, serta Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST).

Peserta juga diperkenalkan dengan sejumlah potensi kekayaan intelektual daerah Nusa Tenggara Barat, khususnya produk yang memiliki karakteristik geografis dan berpotensi memperoleh pelindungan Indikasi Geografis. Di antaranya Madu Sumbawa, Kangkung Lombok, Mutiara, Garam Pemongkong, Kopi Robusta Batulanteh, Kopi Arabika Sembalun, dan Susu Kuda Liar Sumbawa.

Pembahasan secara khusus menyoroti pelindungan merek bagi produsen benih padi. Puan menjelaskan bahwa merek merupakan identitas yang membedakan suatu produk dengan produk lainnya, sekaligus menjadi bagian penting dalam membangun reputasi dan kepercayaan konsumen.

Dalam sektor perbenihan, nama seperti Agro dan Cahaya Tani menjadi contoh merek yang dapat digunakan sebagai identitas produk. Namun, penggunaan nama atau logo sebagai merek perlu diikuti dengan pendaftaran agar memperoleh pelindungan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, peserta diberikan pemahaman mengenai persyaratan dan mekanisme pendaftaran merek, serta risiko hukum yang dapat muncul apabila menggunakan merek milik pihak lain tanpa izin. Edukasi ini penting agar produsen benih tidak hanya berorientasi pada produksi dan pemasaran, tetapi juga memperhatikan aspek legalitas serta kepemilikan merek.

Antusiasme peserta terlihat dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Sejumlah produsen benih dan kelompok tani mengajukan pertanyaan seputar tata cara pendaftaran merek, persyaratan yang harus dipenuhi, hingga bentuk pelanggaran dan konsekuensi hukum atas penggunaan merek tanpa hak.

Terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, Risman Somantri, menegaskan bahwa pelindungan kekayaan intelektual harus menjadi bagian dari kesadaran setiap pelaku usaha.

“Merek bukan sekadar nama atau identitas produk, tetapi merupakan aset yang memiliki nilai ekonomi dan harus dilindungi secara hukum. Kami mendorong para pelaku usaha, termasuk produsen benih dan kelompok tani, untuk mendaftarkan mereknya agar memiliki kepastian hukum, terhindar dari penyalahgunaan oleh pihak lain, serta mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal,” tegasnya.

Melalui edukasi ini, Kanwil Kemenkum NTB terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat bahwa kekayaan intelektual merupakan aset penting yang perlu dilindungi dan dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan usaha serta potensi ekonomi daerah.(red)

By Radar Mandalika

Mata Dunia | Radar Mandalika Group

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *