MATARAM – Kementrian Agama Kanwil NTB menjalin Memorandum of Understanding (MoU) bersama KPU NTB di Mataram Rabu, (22/2). MoU yang diteken itu dalam rangka mensukseskan Pemilu 2024 mendatang. Setidaknya dua point penting yang termaktub dalam kerjasama dua instansi tersebut yaitu pendataan pemilih pemula dan kedua terkait dengan pendidikan pemilih pemula terutama di Pondok Pesantren terutama pada Madrasah Aliyah.
Sekretaris Jendral Kemenag RI, Prof Nizar Ali mengapresiasi langkah Kanwil Kemenag NTB yang telah menginisiasi menjalin kerjasama dengan KPU dalam rangka mensukseskan pemilu 2024.
“Baru NTB yang pertama kali melakukan ini, harapan kita bisa diikuti oleh Kanwil yang lain di Indonesia,” terang Nizar kepada media.
Kerjasama dengen penyelenggara Pemilu dilihatnya sangat penting. Hal tersebut merupakan bentuk kontribusi Kemenag dalam ikut serta mensukseskan proses demokrasi.
“Ini saya rasa menjadi sangat penting untuk kontribusi Kemenag dalam ikut serta mengawal menyukseskan dan memperlancar proses demokrasi Pemilu 2024,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag NTB, Zamroni Aziz menyampaikan bahwa kerjasama dengan KPU tersebut merupakan bagian dari upaya Kemenag ikut berkontribusi dalam menyukseskan perhelatan Pemilu 2024 mendatang.
“Saya kira ini bagian penting bagi Kemenag untuk berkontribusi mensukseskan demokrasi, Pemilu 2024. Dengan jajaran Kemenag sampai penyuluh agama ditingkat desa/kelurahan bersama-sama mendorong masyarakat pentingnya pemilu 2024,” katanya.
Zamroni menegaskan Kemenag NTB telah mengintruksikan jajarannya di Kemenag kabupaten/kota supaya jalan bersama dengan KPU setempat. Demikian juga KUA di tingkat kecamatan juga diinstruksikan berkoordinasi dengan PPK, bagaimana bersama menyukseskan Pemilu 2024.
“ASN Kemenag NTB sekitar 8 ribuan, penyuluh agama sekitar 150 orang, guru sekitar 50 ribuan, dan ada madrasah dan pondok pesantren ribuan. Di mana didalamnya terdapat sekitar seratusan ribu pemilih pemula yang harus diberikan pembekalan politik untuk mereka berpartisipasi,” terang Zamroni Azis.
Sementara itu Ketua KPU NTB, Suhardi Soud menegaskan pihaknya tidak bisa bekerja sendiri dalam suksesi Pemilu 2024.
“KPU tentu tidak bisa bekerja sendiri, tapi tentu perlu dukungan dari semua pihak untuk mensukseskan Pemilu 2024, terutama dengan Kemenag. Karena bagaimana Kemenag ini punya lembaga pendidikan yang santri dan madrasah-nya banyak jadi pemilih pemula disitu,” kata Suhardi terpisah.
Suhardi mengatakan ada dua poin penting yang menjadi poin kerjasama KPU dengan Kemenag NTB, pertama tekait dengan pendataan pemilih pemula dan kedua terkait dengan pendidikan pemilih pemula. Termasuk, penyediaan fasilitas tempat pemungutan suara khusus.
“Dengan kerjasama ini kami punya akses melakukan sosialisasi dan pendidikan untuk pemilih pemula di lingkungan Kemenag. Kerjasama ini juga menjadi penting dan strategis untuk kolaborasi dalam pemuktahiran data pemilih,” ujarnya.
Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu NTB, Hasan Basri yang hadir dalam penandatangan kerjasama itu menegaskan Bawaslu menaruh perhatian serius terhadap netralitas ASN. Hasan menegaskan salah satu Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yaitu Netralitas ASN.
“Kita berharap ASN Kemenag mentaati (netralitas ASN) baik pada tataran konsep maupun tataran perilaku,” ujar Hasan.
Bawaslu memastikan jika terjadi pelanggaran netralitas ASN maka pihaknya tidak akan segan segan merekomendasikan ke Komisi ASN.
“Kami pastikan kalau ada guru (ASN Kemenag) tidak netral pilihannya sederhana. Dikeluarkan atau keluar sendiri. Dikeluarkan itu kami akan merekomendasikan ke KASN. Keluar sendiri itu ia mereka langsung keluar sebagai ASN,” tegasnya.
Hasan mengaku jika ditemukan dugaan pelanggaran netralitas ASN tentunya Bawaslu akan mengambil langkah sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kami akan panggil untuk dimintai klarifikasi,” pungkasnya. (jho)