MATARAM – Politisi DPD Demokrat NTB, Junaidi Kasum (JK) kembali angkat bicara. Dia kembali menyoroti dinamika di tubuh DPD Demokrat. Sebelumnya, JK sempat melontarkan statmen kegagalan Ketua DPD Demokrat NTB, TGH Mahalli Fikri memimpin partai. Termasuk hal yang disorotnya sikap interpelasi Demokrat yang akan ditempuh.
Kepada media kemarin di Mataram JK kembali bicara. Satu persatu dikabarkan lagi. JK mengaku apa yang disampaikan bukan asal bunyi melainkan berdasarkan fakta yang ada.
JK memulai dengan sindiran Mahalli yang menyebutkan tidak tahu sejarah Demokrat. JK bertanya balik kemana Mahalli Fikri di tahun 2004 awal mulai berdiri Demokrat dimana, Ketua DPD NTB, Chairil dan Sekretaris, Husni Thamrin (dua duanya almarhum) saat itu Mahalli malah tidak terlihat. Justru dirinya dimandatkan partai membawa Demokrat ke Sumbawa. Berikutnya di tahun 2009 saat partai besutan SBY itu dipimpin Lalu Iskandar alias Miq Alex dengan Sekretarisnya Lalu Habib. JK ikut berjuang di Pileg sehingga Alex mampu membawa Demokrat menjadi wakil pimpinan legislatif di Udayana. Saat itu JK sebagai wakil ketua. Selanjutnya di era kepemimpinan TGB Demokrat kembali mempertahankan kursi wakil pimpinan. Saat itu dirinya sebagai kepala devisi Pertahanan dan Pertambangan DPD Demokrat NTB.
“Saya tanya dimana beliau Mahalli. Yang jelas sejak hadir Demokrat di NTB saya selalu hadir dan ikut berjuang,” tegasnya.
“Bertanya apa kontribusie JK. Silakan tanya mamiq Alek pada Pemilu 2009,” tegasnya.
Di DPD Demokrat, Mahalli merupakan generasi keempat memimpin Demokrat. Malah dikepemimpinannya dia gagal mempertahankan kursi pimpinan. Sehingga seluk-beluk perjuangan diketahuinya. Untuk itu, JK menyangkan statemen Mahalli yang terkesen subyektif dan ini harusnya tidak boleh terjadi.
“Sehingga menurut saya tidak boleh seorang ketua partai komentarnya mengarah ke personal, nanya siapa JK lah. Kalau atas nama partai ia sah sah saja sebab saya sebagai pengurus punya hak menilai kondisi di tubuh partai saat ini,” bebernya.
Fakta di Demokrat itu diakuinya telah dilaporkan ke DPP Demokrat. Mengenai hasil penilaian DPP dari laproan tersebut sepenuhnya menjadi ranah mereka.
“Soal benar atau tidak (kondisi) itu urusan DPP,” katanya.
Mengenai hak interpelasi yang diajukan Fraksi Demokrat di DPRD NTB itu hal itu wajar disampaikannya. Mengingat apapun yang terjadi di DPRD NTB tentu saja mencerminkan nama partai. Ini justru terbalik, dulu saat Miq Alex semua dimusyawarahkan sebelum mengambil sikap. Dalam hal ini Demokrat wajib hukumnya mengantarkan Zul Rohmi menuju lima tahun. Kalau ada masalah sebaiknya dikomunikasi dengan mereka.
“Teman teman Demokrat di Udayana tentu tidak bisa serta merta bersikap untuk kepentingan pribadi tetapi harus berdasarkan kelembagaan partai,” ujarnya.
Mahalli diminta dewasa menanggapi dinamika di partai. Sebagai bawahan kader ia berharap seorang ketua bisa bersikap bijaksana.
Selanjutnya JK pun menanggapi statemen beberapa ketua DPC Demokrat terlebih menudingnya statemen yang dilontarkan itu tendensius. Menurut JK harusnya ketika ada masalah mereka sebagai pemangku di partai bisa segera mengambil sikap.
“Jangan takut bilang salah kalau salah atau sebaliknya. Jika itu benar bilang itu benar,” ucapnya.
Termasuk yang direspons JK terkait statmen DPC Sumbawa Barat, Mustakim yang menudingnya tidak berdasarkan fakta. JK mengatakan kondisi di Sumbawa Barat saat Caleg kalah telak. Malah dirinya sebagai ketua DPC yang tidak bisa menang menjadi anggota dewan.
Lalau dikatakan tidak boleh membangun manuver di media, justru lanjut JK kalau mau melakukan hak interpelasi jangan buru buru gembos di media harusnya membangun komunikasi dengan pengurus DPD.
Harusnya selaku ketua DPC memberikan masukan ke DPD jika memang salah. Kemarin saat Pilkada jelas posisi Demokrat terpuruk , mengusung kader sendiri tidak, Demokrat sebagai partai pendukung pun tidak.
“Apakah ini bukan fakta?,” katanya.
“Saya berharap apa yang disampaikan tentu harus bersikap dewasa dan agar dijadikannya bahan introspeksi. Mari kembali sama sama memperkuat posisi demokrat. Saya berharap ke teman teman haru jeli melihat semua itu,” ungkapnya.
Hal berikutnya yang juga diklarifikasi JK kunjungannya ke DPP. JK meminta jangan menumpangi untuk pembenaran diri. Ia bukan bermaksud sebagai pemecah diinternal. Untuk diketahui DPD Demokrat NTB tetap solid mendukung AHY sebagai Calon presiden di 2024.
“Kita antar AHY sebagai calon presiden 2024,” katanya.
Apa yang disampaikan JK hanya ingin Demokrat menjadi lebih baik kedepannya. Meski tidak ia pungkiri dirinya jika memang punya peluang tentu akan maju mempimpin Demokrat pada saat Musda nantinya.
“Mari sama sama kita introspeksi diri partai untuk lebih baik,” pungkas Koordinator Devisi Perhubungan dan Informatika DPD Demokrat NTB itu. (jho)