Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) mengikuti Webinar Verifikasi Matriks Komitmen Target Mandiri dan Kesiapan Operasional AHU Link Pendaftaran Perseroan Perorangan Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Badan Usaha secara virtual, Jumat (27/3). Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Anna Ernita, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, serta jajaran pelaksana pada bidang Administrasi Hukum Umum.
Webinar ini menjadi forum penting dalam mengevaluasi capaian target pendirian Perseroan Perorangan sekaligus memastikan kesiapan operasional sistem AHU Online yang menjadi tulang punggung layanan. Hingga Februari 2026, tercatat lebih dari 308 ribu pendirian Perseroan Perorangan secara nasional, namun capaian target periode Maret masih memerlukan percepatan.
Direktur Badan Usaha, Andi Talleting Langi, dalam arahannya menegaskan pentingnya komitmen seluruh Kantor Wilayah untuk mengejar target nasional. “Perseroan Perorangan merupakan program strategis sejak 2021 yang terus kita dorong. Dengan dukungan sistem AHU Online yang semakin stabil dan mudah diakses, kami optimistis target nasional dapat tercapai melalui kerja sama dan percepatan di seluruh wilayah,” ujarnya.
Dalam sesi diskusi, sejumlah Kantor Wilayah menyampaikan berbagai kendala, mulai dari perbedaan perhitungan periode capaian, ketidaksinkronan data, hingga keterbatasan waktu pelaksanaan. Selain itu, isu integrasi data dengan OSS dan perpajakan serta dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha juga menjadi perhatian bersama dalam rangka optimalisasi program Perseroan Perorangan.
Menanggapi hal tersebut, Direktorat Badan Usaha menyampaikan bahwa integrasi sistem dengan Direktorat Jenderal Pajak masih dalam tahap penyempurnaan. Selain itu, akan diupayakan penerbitan surat edaran sebagai dasar penguatan sosialisasi perpajakan, serta mendorong sinergi lintas kementerian dan lembaga guna mendukung keberhasilan program secara menyeluruh.
Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum NTB menunjukkan komitmennya dalam mendukung pencapaian target nasional pendirian Perseroan Perorangan. Evaluasi dan identifikasi kendala yang diperoleh diharapkan menjadi dasar langkah strategis dalam meningkatkan kinerja layanan Administrasi Hukum Umum di daerah.
Terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mendorong optimalisasi capaian target melalui penguatan koordinasi, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, serta kolaborasi dengan pemangku kepentingan di daerah guna memperluas pemanfaatan layanan Perseroan Perorangan.(red)