Mataram – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, I Gusti Putu Milawati, menerima kunjungan Ketua Pemberi Bantuan Hukum (PBH) Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB beserta jajarannya di Ruang Kepala Kantor Wilayah, Jumat (10/7). Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Edward James Sinaga serta Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum NTB.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua LPA NTB, Sukran, menyampaikan perkembangan pelaksanaan pelatihan paralegal yang diselenggarakan bekerja sama dengan Universitas Islam Al-Azhar (UNIZAR) Mataram. Ia menjelaskan bahwa tahapan penyampaian materi di kelas telah selesai dilaksanakan dan saat ini para peserta tengah memasuki tahap aktualisasi sebagai bagian dari proses pembelajaran.
Menanggapi hal tersebut, I Gusti Putu Milawati berharap mahasiswa yang telah mengikuti pelatihan paralegal dapat berperan aktif sebagai penggerak layanan bantuan hukum di lingkungan masyarakat, khususnya di desa dan kelurahan tempat mereka berdomisili. Menurutnya, keberadaan paralegal memiliki peran penting dalam mendukung akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum.
“Paralegal yang telah mendapatkan pelatihan diharapkan dapat menjadi motor penggerak di daerahnya masing-masing. Kehadiran mereka sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan fungsi Pos Bantuan Hukum, terutama di wilayah yang masih belum aktif dalam pelaporan dan pelaksanaan layanan bantuan hukum kepada masyarakat,” ujar Milawati.
Pada kesempatan yang sama, LPA NTB juga menyampaikan keterlibatannya dalam program pendampingan terhadap individu yang terpapar paham radikalisme melalui pendekatan yang humanis bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Menyikapi hal tersebut, Milawati menyambut baik upaya yang telah dilakukan dan berharap pengalaman serta praktik baik yang dimiliki LPA NTB dapat dibagikan kepada Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum NTB sebagai bagian dari penguatan upaya pencegahan radikalisme dan terorisme di masyarakat.
Selain itu, Kakanwil Kemenkum NTB juga mengingatkan pentingnya persiapan akreditasi Pemberi Bantuan Hukum tahun 2027. Ia mendorong LPA NTB untuk terus meningkatkan kapasitas organisasi, menyiapkan paralegal bersertifikat, serta memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi di Nusa Tenggara Barat dalam penyelenggaraan pelatihan paralegal. Melalui langkah tersebut, diharapkan kualitas layanan bantuan hukum semakin meningkat dan LPA NTB dapat meraih akreditasi yang lebih tinggi pada periode mendatang.(red)