MATARAM – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Ridwansyah menegaskan dirinya tidak pernah melontarkan kata-kata yang mengandung unsur penghinaan atau contempt of parlement kepada lembaga DPRD NTB.
“Nggak ada saya lontarkan kata-kata seperti itu (Baper),” tepis Ridwansyah di hadapan media.
Sejak menjabat Komandan Lapangan MXGP, Ridwan mengaku sedikit pun tidak ada niatnya menghina Lembaga Dewan yang terhormat ini.
“Tapi apapun itu, kalau ada yang tersinggung saya minta maaf,” ucapnya.
Ridwansyah yang baru keluar dari ruang Komisi IV DPRD NTB untuk melangsungkan rapat mitra itu mengatakan, persoalan yang dipermasalahkan itu telah selsai.
“Alhamdulillah permasalahan soal itu sudah clear dan sudah tidak ada masalah lagi,” yakinnya.
Selain menghadiri undangan rapat bersama Komisi IV, Ridwansyah juga mengaku sudah menghadiri rapat bersama dengan Komisi I DPRD NTB dan ditanyakan soal keterlibatan ASN dalam kegiatan MXGP Samota.
“Sudah saya jelaskan bahwa kegiatan MXGP itu murni Bussiness to Bussiness (B to B). Adapun adanya keterlibatan pemerintah dalam kegiatan itu, jelas dong bahwa sesuai dengan amanat Undang-undang, bahwa pemerintah harus memberikan fasilitasi dalam fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat,” terangnya.
Apalagi lanjutnya Samota itu, masuk kedalam kawasan strategis provinsi dan itu tertuang dalam RPJMD dan RTRW. Dengan adanya keterlibatan pemerintah dalam kegiatan MXGP itu, menurutnya, kawasan tersebut akan menjadi berkembang.
“Jadi kita ASN itu tidak terlibat dalam teknis penyelenggaraannya. Dan juga tidak ada APBD yang kami pergunakan. Meskipun ada SK Kepanitiaan yang diterbitkan, tapi kan tugasnya melaksanakan fungsi sesuai tupoksi misalnya, PU tugasnya memelihara jalan, mau ada SK atau tidak, tetap tugasnya PU adalah memelihara jalan,” ungkapnya.
Selain itu juga ada tugas koordinasi misalnya, melakukan koordinasi dengan Balai Jalan untuk memperbaiki jalan karena adanya event tersebut. Keberadaannya dalam event tersebut sama seperti ketika penyelenggaraan MotoGP Mandalika, dimana dirinya juga ditunjuk selaku komandan lapangan yang bertugas untuk memfasilitasi kelancaran kegiatan tersebut.
“Jadi urusan menyangkut anggaran teknisnya saya tidak tahu. Berapa besar anggarannya dalam pelaksaan event itu, kita juga tidak tahu. Karena kami tidak terlibat dalam urusan teknisnya,” timpalnya lagi.
Ditegaskan dia, tugas pemerintah adalah melakukan fasilitasi dengan sejumlah pihak demi kelancaran kegiatan tersebut. Seperti memfasilitasi kebutuhan air di lokasi sirkuit dengan PDAM, begitu pun dengan kebutuhan listriknya dengan PLN, dan jaringan internetnya dengan pihak PT Telkom.
“Dan yang membayar semua kebutuhan itu adalah PT SEG sendiri dengan sejumlah pihak tersebut. Karena ini prinsipnya B to B. Maka PT SEG lah yang membayar semua kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan itu. Termasuk membiayai pembangunan sirkuitnya itu adalah kewajibannya PT SEG,” katanya.
Sedangkan, keterlibatan pemerintah menurutnya hanya bersifat koordinatif aja. Ridwan mengatakan kepentingan Pemprov sangat besar untuk mempromosikan NTB ke kancah dunia. Kepentingan Pemprov jelas dalam kegiatan MXGP ini. Karena kalau event ini sukses digelar maka dunia tentu akan mengenal daerah NTB. Apalagi kalau MXGP itu dinilai berjalan sukses mereka (pihan Infront) akan menetapkan event ini selama lima tahun kedepannya.
“Nah kalau lima tahun digelar, maka bisa kita gelar di Bima atau di KSB, sehingga ada pemerataan ekonomi,” katanya.(jho)