PRAYA – LSM Jaringan Advokasi dan Tindak Pidana Korupsi (JATI NTB ) meragukan sikap DPRD Lombok Tengah membongkar kasus dugaan permainan terjadi di BRI Cabang Praya dan Dinas Sosial Lombok Tengah. Rencana dewan memanggil kedua belah pihak melalui statement Ketua DPRD M Tauhi disebut hanya omongkosong.
Dewan Pembina JATI NTB, Selamat Riadi alias Rebe menegaskan, pihaknya yang telah bersurat 11 September 2020 lalu ke DPRD mendapatkan jawaban positif, dimana pihaknya mendapatkan jawaban bahwa wewenang Dewan terkait persoal terjadi di BRI bukan ranah DPRD Kabupaten dan itu soal Kebijaka Provinsi yakni, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pemerintah Pusat.
“Terima Kasih Ketua Dewan yang terhormat, dalam waktu dekat akan memangil kedua belah pihak, namun apakah akan bisa diselesaikan mengingat kedua belah pihak memakai permainan yang berbeda,” ungkapnya, kemarin.
Rebe yang beberapa waktu lalu aksi ditemui pihak BRI Praya yang menyebutkan, jika pihak bank dan dinas sama-sama melempar tanggung jawab.”Jujur pak dewan kami merasa bodoh dan tolol terkait persoalan ini,” kata Rebe.
Sementara, informasi yang diperoleh, sejumlah agen brilink memberikan sejumlah uang atau nyetor ke dinas. Tujuannya, agar penarikan bantuan social dari pemerintah ditarik di agen brilink bersangkutan.
Selain itu, tidak lain juga untuk membalas jasa. Sebab rekom menjadi agen brilink diterbitkan Dinas Sosial. Untuk itu sekarang menjadi agen brilink tidak mudah.(tim)