Tiga Komisioner Bawaslu NTB periode 2022 – 2027 sudah dilantik. Wajah lama ini kembali diberikan kepercayaan mengawasi keberlangsungan pemilu di Gumi Gora.
JHONI SUTANGGA – MATARAM
MEMAHAMI pengetahuan tentang dunia Pemilu seperti materi (Undang Udang Pemilu) tentu tidak cukup. Namun sebagai penyelanggara dibutuhkan kriteria sosok berintegritas, profesional, pekerja keras dan independen. Empat dari prinsip yang mungkin dipegang teguh tiga Komisioner Bawaslu NTB sehingga berhasil masuk tiga besar. Mereka dilantik 21 September 2022. Ketiganya dua dari incumbent yaitu Itratip dan Suhardi, satunya mantan Ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri. Berikut perjalanan karir mereka.
Dimulai dari Itratip, dia sebelumnya sebagai Koordinator Devisi Sumber Daya Manusia (Kordiv SDM) kini terpilih sebagai Ketua Bawaslu NTB. Itratip putra asli Bayan, lahir di Desa Anyar Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, 3 Juli 1980.
Sebagai Ketua Bawaslu, Visi Itratip membawa Bawaslu NTB kedepan yaitu STARR. S adalah Solidaritas, T nya Tranparansi, A nya Akuntabilitas, R nya Responsif dan R terakhir Ramah.
“Insya Allah STARR sebagai Visi membawa Bawaslu kedepan,” katanya.
Itratip diketahui tamat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Bayan, kemudian melanjutkan sekolah menengah atas ke SMAN 5 Mataram dan selesai tahun 1999.
“S1 saya di Unram Fakultas Teknik tahun 2005,” ceritanya.
Berdasarkan profil yang termuat pada website Bawaslu NTB yang diterima Radar Mandalika. Itratip saat memasuki dunia kampus langsung berkecimpung dalam organisasi kemahasiswaan. Kiprahnya dalam organisasi kemahasiswaan setidaknya tergambarkan dalam beberapa periode. Tahun 2001-2002 dia terpilih menjadi Ketua Umum HMI Komisariat Fakultas Teknik Unram. 2002-2003 menjadi Sekretaris Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Teknik Unram. Termasuk dipercayakan sebagai Ketua Umum HMI Cabang Mataram 2004-2005.
Pasca studi S1, Itratip memperkaya diri dengan berbagai pengalaman kerja di berbagai bidang. Dia terjun dalam dunia wartawan dengan berperan sebagai sekretaris redaksi Koran Berita tahun 2006-2007. Kemudian banyak terlibat sebagai peneliti part time di berbagai institusi, seperti P3P Unram, P2BK Unram (sekarang LPP Unram), GTZ-GLG, UNDP, BAPPEDA Provinsi NTB, dan lembaga lainnya. Kemudian pada tahun 2010-2012 dia menempuh studi S2 Teknik Pengairan di Universitas Brawijaya, Malang.
Itratip pun tercatat sebagai salah seorang pendiri Universitas Nahdhatul Ulama (UNU) NTB yang mendapatkan ijin operasional 2014. Di perguruan tinggi inilah dia mengabdikan ilmu akademiknya sebagai Dosen Teknik Lingkungan. Kemudian diberikan tanggungjawab sebagai Dekan Fakultas Teknik UNU NTB.
Kesibukannya di dunia akademik dan penelitian tidak melunturkan ketertarikannya pada dunia politik yang mulai tumbuh sejak masa mahasiswanya. Ketertarikan itulah yang turut mendorongnya bergelut sebagai penyelenggara pemilu, dan membawanya menjadi Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB periode 2017-2022 dan terpilih kembali sebagai Ketua Bawaslu Provinsi NTB Periode 2022-2027.
Usai terpilih sebagai Ketua Bawaslu Itratip langsung melakukan konsolidasi internal memperkuat posisi kelembagaan. “Secara umum penekanan Bawaslu RI, kita diminta untuk menjaga solidiritas antar komisoner. Komisioner dengan kesekretariatan,” beber Itratip.
Tidak hanya itu, dia akan membangun sinergi dengan stakholder sesuai dengan tugas kewajiban kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan yang berlangsung termasuk para pihak.
“Kita akan samakan persepsi membangun hubungan yang lebih baik untuk menunjang pelaksananan pengawasan kedepan,” terangnya.
Itratip juga meminta publik untuk terus mengawasi kinerja mereka supaya tidak keluar dari peraturan yang ada. “Kritikan sebuah injeksi penting untuk menjaga kewarasan dalam bekerja. Bawaslu membuka diri untuk dikritik. Selama bertujuan memperbaiki kinerja lembaga,” pungkasnya.
Selanjutnya, Komisioner kedua, Suhardi. Pria kelahiran Perampuan, Kabupaten Lombok Barat 28 Agustus 1978 itu kali kedua sebagai Anggota Bawaslu NTB. Suhardi diketahui mengawali dunia penyelenggara pemilihan umum sejak tahun 2009 sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Barat. Bahkan sejak tahun 2007, Suhardi sudah menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di kampung halamannya.
“Profil saya seperti yang ada di website Bawaslu,” katanya.
Adapun riwayat pendikannya, Suhardi menempuh sekolah dasar di SD Negeri 1 Perampuan, kemudian melanjutkan Pendidikan ke SMP Negeri 2 Labuapi, lulus dari sana, Suhardi masuk Sekolah Teknik Menengah (sekarang SMK) di STM Nusantara Mataram. Pada Tahun 2004, Suhardi mengenyam pendidikan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Mataram. Tidak berhenti sampai disana, ia kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Mataram dengan mengambil jurusan Ilmu Hukum 2012.
Untuk organisasinya, Suhardi pernah menjadi Sekretaris Konsorsium Pengembangan Masyarakat Madani (KPMM) pada tahun 2004. Kemudian ia pernah menjadi Ketua Dewan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) periode 2014 -2017.
Seperti termuat di website Bawaslu, kecakapan Suhardi dalam menjalankan fungsi Penyelenggaran Pemilu dibuktikan dengan terpilihnya ia kembali sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Barat periode 2013-2019. Belum berhenti sampai disitu, tahun 2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTB membuka pendaftaran Anggota Bawaslu Provinsi, dan ia terpilih sebagai Anggota Bawaslu Provinsi NTB, Koordinator Divisi Hukum dan Data Informasi yang kini menjadi Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi. Suhardi kembali terpilih menjadi Anggota Bawaslu Provinsi NTB masa bakti 2022-2027 dan mengampu Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi.
Suhardi mengatakan kedepannya tugas Bawaslu bagaimana mengutamakan pencegahan. Pencegahan pelanggaran tidak saja kepada KPU melainkan juga ke peserta Pemilu seperti Partai Politik.
“Jadi bukan mencari siapa yang salah siapa yang benar. Prinsipnya kerjasama untuk sama-sama tidak melakukan pelanggaran,” katanya.
Dalam mencegah potensi pelanggaran tersebut, kedua lembaga itu (Bawaslu KPU) sedini mungkin saling berkoordinasi.
Dalam menjalankan tugas kedepan, Bawaslu tetap berharap kritik konstruktif dari masyarakat. Mendoakan mereka supaya bisa amanah dalam menjalankan tugas.
Suhardi memastikan kritik publik akan tetap terbuka atas kinernya sebagai penyelenggara Pemilu bidang pengawasan itu.
Suhardi mengatakan kepercayaan yang harus terjaga itu dengan saling mendoakan dan memberi kritik.
Dimana, kritik yang dimaksudnya banyak aspek terkait di internal sebagai penyelenggara Pemilu maupun kritik dari aspek tugas dan kewenangan yang diberikan.
“Kami harus solid dulu di internal. Bagaimana mungkin mengawasi tanpa solid. Solid itu kami harus satukan irama,” jelasnya.
Untuk publik sendiri pihaknya berharap masukannya baik ditingkat Provinsi maupun sampai tingkat paling bawah. 2 bulan kedepan akan berlangsung seleksi Panwascam. Pihaknya berhap seleksi Panwascam bisa transparan. Jangan sampai Panwascam ada yang bermasalah. Jika yang direkrtut bermasalah maka tetap menjadi masalah sampai 2024.
“Pemilu dan Pilkada berlangsung di tahun yang sama. Dibutuhkan penyelenggara Pemilu yang tidak hanya punya kemampuan dan integritas. Lebih penting dari itu harus sehat,” tegasnya.
Komisioner ketiga, Hasan Basri. Pria kelahiran Aimere Kabupaten Ngada NTT pada 03 April 1980 itu bisa dibilang orang lama di Bawaslu NTB. Disebut orang lama mengingat mantan Ketua GP Ansor Kota Mataram sejak 2013-2016 itu sebelumnya menduduki Bawaslu Kota Mataram dua periode dengan jabatan terakhir Ketua Bawaslu Kota Mataram. Hasan sosok petualang yang biasa merantau.
Ini terbukti ketika dirinya dengan berani mengambil sikap untuk datang ke pulau Seribu Masjid, MTs NW Lengkok Lombok Timur dan MA NW Tembeng Putih, Lombok Timur adalah madrasahnya dalam menuntut ilmu. Hingga Institut Agama Islam Negeri Mataram (Sekarang UIN) tak luput dari kejarannya untuk menuntut Ilmu.
Diketahui sepak terjang Organisasinya sudah terlihat sejak ngampus. Hasan menduduki Wakil Ketua Bidang Kaderisasi di organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di tahun 2002-2003. Satu tahun berikutnya sebagai Sekretaris BEM IAIN Mataram. Lalu di tahun 2004 Hasan sebagai Wakil Ketua PW IPNU NTB. Terakhir dipercaya oleh Gerakan Pemuda Ansor untuk menjadi Ketua 2013-2016.
Pengalaman di dunia penyelenggara dilantik tanggal 15 Agustus 2018. Pada periode itu Hasan diamanahkan sebagai Ketua Sekaligus Kordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat (Kordiv PPHL) masa bakti 2018-2023. Di tahun 2022 Hasan Basri kemudian terpilih menjadi Anggota Bawaslu Provinsi NTB masa bakti 2022-2027 dan mengampu Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat.
Hasan yang ditemui Radar Mandalika mengatakan di Bawaslu NTB Hasan mengaku posisinya lebih meng up grade, brain storming terhadap tim work sebagai penyelenggara.
Selain itu menyatukan ritme konsep pengawasan dengan anggota lainnya agar Visi Misi besar Bawaslu yaitu Bersama Bawaslu Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan keadilan Pemilu itu bisa berjalan baik.
“Kita tidak bisa kerja sendiri tidak jika tidak ditopng oleh tim work yang kuat,” ujar Hasan.
Bang Ceng sapaanya menyampaikan pencegahan potensi pelanggaran menjadi salah satu fokus penting yang akan. Kenapa? Karena arah kebijkan bawaslu RI sekarang bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa kerja-kerja kepemliluan kolektif dan kolaboratif.
“Baik sebagai penyelenggara, peserta pemilu, voter yaitu masyarakat itu sendiri termasuk juga pemrintah punya andil yang sama,” paparnya.
Empat instrumen itu harus bekerjasama untuk mensukseskan Pemilu 2024. Hasan juga menyampaikan pihaknya tentu tidak anti kritik. “Mudahan saya bisa amanah. Saya berharap doa dukungan saran dan kritik publik yang konstruktif dalam kerja kami ada kekurangan. Tentunya kebaikan Pemilu di NTB,” pungkasnya.(*)