PRAYA – Ketua Percepatan Pembangunan Lombok Tengah, Hasan Masad mendorong aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut tuntas kasus dugaan permainan dalam Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Belum lagi menjadi temuan pihak Ombudsman NTB.
“Program yang disalurkan tiga bulan yang lalu itu, menyisakan sejarah praktek penyaluran gelap dan penuh dengan design,” ungkapnya dalam rilis resmi diberikan kepada Radar Mandalika.
Hasan Masad menyebutkan, ada dugaan praktek kotor yang terjadi dalam penyaluran BPNT. Bahkan menunjukkan sikap oknum birokrasi yang nelikung kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
“Angka kemiskinan di Lombok Tengah masih tinggi, kok ada pemberian bantuan yang senyogyanya bisa dinikmati dan membantu masyarakat miskin,” tegasnya.
“Kok diatur sedemikian rupa, ini akan memperpanjang rotasi kemiskina,” sambungnya.
Hasan Masad mengungkapkan, dari hasil investigasi yang dilakukannya, ditemukan temuan berupa rekaman dan video praktek yang memperkaya diri sendiri dan jaringan birokrasi. “Sangat miris dan memalukan,” katanya.
Dari temuannya itu, aktivis senior ini mendesak Bupati HL. Pathul Bahri untuk mengambil langkah pembenahan, sanksi bahkan mengganti Kepala Dinas Sosial Lombok Tengah beserta Kabid di dinas setempat.”Kedepan harus ada tim pengawas kabupatan independent serta menjadi jalur pengaduan agar praktek tersebut tidak lagi ada di Lombok Tengah,” tegasnya.(red)