MATARAM – Rencana peminjaman uang pemprov NTB ke PT. SMI sudah semakin terang. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Privinsi NTB baru, H. Ridwansyah mengatakan bahwa peminjaman itu akan digunakan untuk menyelesaikan perda percepatan jalan yang sedang terhenti dampak bencana yang terjadi di NTB. Termasuk dalam penyampaiannya pada Jumat (13/8) besok gubernur akan menandatangani pinjaman ke PT. Sarana Multi Infrastruktur tersebut. Adapun nilai yang dipinjamkan oleh PT. SMI ke Pemprov NTB sebesar 750 miliar.
“Dengan rencana pinjaman yang Insyaallah pinjaman dari PT. SMI itu akan ditandatangani besok siang 14:00 WIB, antara Bapak Gubernur dengan PT. sarana multi infrastruktur BUMN di bawah kementerian keuangan,” bebernya, Kamis.
Ridwansyah membeberkan, bahwa PT. SMI akan memberikan pinjaman senilai 750 miliar yang akan diperuntukkan untuk 2 objek. Pertama untuk percepatan jalan sebanyak 250 miliar dan untuk pengembangan RSUD provinsi 500 miliar.
Adapun yang pertama untuk Pekerjaan Umum adapun kebijakannya itu karena selama 3 tahun anggaran itu diperuntukkan untuk gempa 2019 dan covid tahun 2020 dan masih berlanjut sampai hari ini. Sebelumnya, anggaran yang hampir satu setengah triliun yang tadinya untuk program-program unggulan itu diarahkan untuk penanganan covid-19, sehingga beberapa program unggulan tertunda. Adapun yang tertunda itu adalah Perda percepatan jalan-jalan yang sudah dikontrak dan sudah bekerja selama tiga tahun yaitu, 2020-20022.
“Akibat dialihkan ke covid-19,” bebernya.
Ridwansyah menerangkan, bahwa yang ditangani oleh PT. SMI itu hanya 14 paket pekerjaan jalan provinsi, hanya sepertiga dari pada percepatan jalan yang di mana yang akan ditangani dan dibiayai dari pinjaman ini adalah ruas-ruas jalan yang memang bagi masyarakat itu sangat dibutuhkan, jalan yang menuju pada daerah terisolir prioritas tetapi pelayan jalannya tidak mantap, jalannya sudah rusak dan hancur termasuk jalan-jalan yang menuju Pusuk, Lunyuk, dan jalan di wilayah Bima dan lainnya. Itu menjadi alasan kenapa pemprov NTB mengarahkan hanya sebagian dari uang pinjaman itu dan tidak diambil semua.
“Jadi pak gubernur keputusan politiknya adalah akan membiayai perda percepatan jalan hanya pada ruas-ruas jalan yang memang prioritas dan sekaligus untuk menutupi kekurangan pemerintah daerah,” terang dia.(rif)