MATARAM – Pelaku pariwasata NTB tidak setuju diberlakukannya pembatasan harga kamar hotel jelang MotoGP oleh Pemprov NTB. Baginya harga kamar hotel yang meski terbilang selangit itu sesungguhnya itu merupakan dunia pasar dan sangat wajar terjadi.
“Bukan menolak tapi kami tidak setuju pengaturan harga kamar itu,” tegas pelaku pariwisata NTB, Misbah Mulyadi, kemarin.
Misbah menjelaskan penonton MotoGP itu merupakan orang-orang yang berduit. Sehingga mereka tidak akan mempersolkan harga kamar yang mahal. Apalagi ketersediaan kamar hotel di NTB baru diangka 20 an ribu dari jumlah kebutuhan penonton 100 ribu orang.
“Ndak apa-apa mahal. Yang penting ada yang beli (pesan kamar). Toh teman- teman udah dua tahun puasa,” tegasnya.
Misbach menegaskan yang namanya hukum pasar itu berlaku ketika ada event dan sifatnya momentum. Dimana mana jika dua hal itu ada maka secara otomatis hukum pasar berlaku. Misbach juga tidak khawatir akan berdampak pada minimnya pemesan hotel. Lagi-lagi hal tersebut dikarenakan kebutuhan kamar sangat banyak.
“Estimasi kamar di NTB 20 ribu sementara dibutuhkan untuk 100 ribu penonton. Sehingga berapapun harga kamarnya pasti akan laku juga,” yakinnya.
Pria yang juga politisi Golkar itupun tidak terlalu khawatir meski penonton akan berbondong-bondong memesan kamar di Bali. Dirinya yakin tidak mungkin semua penonton akan memilih Bali sebagai tempat menginapnya.
“Suruh aja pesan di Bali,” katanya.
Jika sampai hari ini masih banyak hotel di Lombok belum dibooking bukan berarti karena harganya kemahelan, namun Misbah melihat karena minimnya promosi yang dilakukan pemerintah.
“Makanya itu yang harus dipasarkan pemerintah, dipromosikan dong bukan malah membuat regulasi penertiban harga standar hotel,” kritiknya.
Kenaikan harga kamar itu lagi-lagi disebutnya wajar dan biasa. Misbah mengumpakan seperti harga cabai yang sewaktu waktu tembus diangka Rp 100 ribu/kilo namun tetap saja dibeli, sebab cabe itu menjadi kebutuhan.
“Pernah dengar harga cabe 100 ribu?
Dan itu dibeli. Sama halnya dengan kamar hotel,” ibaratkannya.
Misbach mengimbau supaya pemerintah tidak perlu menerbitkan aturan tersebut. Sebab tidak akan ada hotel yang mau mengikuti pembatasan harga kamar seperti yang tengah dirancang Pemprov saat ini.
“Ini wajar karena momentum dan even. Inilah yang dimaksudkan pasar,” sebutnya.
Tepisah, Kepala Dinas Pariwisata NTB, Yusron Hadi mengaku sudah berkali-kali mengingatkan pengelola hotel supaya tidak memasang tarif kamar dengan harga tinggi.
“Ingat keberlanjutan event ini. Bukan tujuan kita untuk event saat ini saja,” tegasnya.
Pemerintah tidak ingin meninggalkan kesan kurang bagus di event ini, maka akan akan diterapkan aturan harga kamar hotel. Dalam hal ini, Dispar tengah menyiapkan draf regulasi pengaturan harga kamar berbasis zonasi berdasarkan dua hal. Berdasarkan lokasi even, kemudian berdasadakn zonasi Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD).
“Memang kita butuhkan segera (pengaturannya),” terang Yusron.
Yusron mengatakan, saat ini hukum pasar sudah bergerak namun pihaknya meyakini pada saatnya akan ketemu harga yang pas. “Kita siapkan regulasi,” tegasnya.(jho)