MATARAM – Presiden Joko Widodo memutuskan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sampai 9 Agustus 2021. Untuk itu, pemprov akan melakukan beberapa langkah konkret dalam merespons berbagai keluhan dari masyarakat yang terdampak PPKM. Salah satunya bagaimana meringankan beban para pedagang kecil dan pedagang kaki lima (PKL) se – NTB yang terdampak PPKM level 4 dan level 3.
Untuk PKL dan pedagang kecil Pemprov akan menyiapkan 20 ribu paket yang akan didistribusikan langsung. Hal itu ditegaskan gubernur saat menerima silaturrahmi sekaligus mendengar keluhan dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Provinsi NTB di Ruang Rapat Utama (RRU) Kantor Gubernur NTB, Mataram Selasa (3/08) kemarin.
“Karena adanya PPKM sampai tanggal 9 tentu membatasi kegiatan masyarakat terutama para pedagang yang terbatas. Oleh karena itu disini pemerintah akan tetap membantu dengan memberikan paket sembako,“ janji Gubernur NTB, Zulkifliemansyah.
Bang Zul langsung meminta APKLI segera mempersiapkan data – data anggota yang berhak mendapatkan bantuan, agar Pemerintah dapat segera memprosesnya.
“APKLI langsung saja persiapkan data mana saja yang harus dibantu,” katanya.
Dalam meluncurkan Bantuan Sosial (Bansos) yang disebut “JPS Mini” itu Pemprov akan menggandeng sejumlah pihak seperti BAZNAS, OJK, BANK NTB Syariah dan pihak lain.
Sementara, Ketua APKLI NTB, Abdul Majid menyampaikan ucapan terimakasih. Solusi yang diberikan seperti adanya bantuan sosial bagi para PKL dan relaksasi dari berbagai pihak Bank.
“PKL ini dari awal PPKM selalu menerima dengan legowo berbagai keputusan pemerintah. Namun kalau PPKM terus berlanjut PKL tidak bisa melakukan apa – apa, sementara semua PKL harus membiayai hidunya,” jelas Majid.
Ditambahkan Kepala Dinas Kominfotik NTB, Najamuddin Amy mengataka Pemprov akan bersikap respons cepat dari semua keluhan masyarakat.
“Dua hari ini Pak Gubernur NTB Bang Zul Zulkieflimansyah menemui dan berdialog dengan pedagang kecil dan asosiasi pedagang APKLI. Walau dalam masa PPKM Pak Gub dan Bu Wagub bersama jajaran Pemprov NTB yang tergabung dalam Satgas Penanganan Covid19 dan Pemulihan ekonomi masyarakat terus bergerak membangun kolaborasi, bersolusi konkrit dan taktis membantu warga terdampak PPKM,” terang Najam terpisah.
Najam menjelaskan OJK dan Perbankan juga diundang berdialog bersama APKLI. Hal itu karena di masa PPKM ini pedagang kecil tidak bisa seproduktif biasanya. Angsuran pinjaman mereka pasti terkendala. Pihak Bank dan OJK dipertemukan agar ditemukan solusi berupa relaksasi dan restrukturisasi pinjamannya. Seraya memberikan solusi baru untuk pinjaman yang tidak berbunga bagi usaha skala mikro dan ultra mikro.
Begitupun dengan BUMN, BUMD, Baznas NTB dan donatur lainnya diajak berembuk. Karena pandemi ini adalah persoalan bersama. Pedagang-pedagang kecil seperti PKL, pedagang bakulan dan sejenisnya yang terdampak PPKM pada level 4 dan 3 sangat susah memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Bantuan pemerintah dari Kementerian Sosial berupa beras bulog dan dari kementerian koperasi UMKM juga berupa bantuan stimulus.
“Namun, kepedulian dan empati kita harus terus terjaga terlebih kalau PPKM ini berkepanjangan,” paparnya.
“Alhamdulillah, 20 ribu paket sembako tadi siang bisa dihimpun. Data PKL dari Asosiasi APKLI juga sedang disinkronkan dengan kondisi lapangan. Kami akan terus bergerak. Respons cepat dan hadirnya pimpinan daerah adalah wujud hadirnya pemerintah dan negara terlebih dalam masa pandemi dan PPKM ini. Dan karenanya dalam setiap jenjang pemerintahan sampai desa sinergi dan kolaborasi harus terus dipupuk, dipelihara dan dijaga,” pungkasnya. (adv/jho)