Gubernur Disebut “Pengecut”

WhatsApp Image 2020 11 03 at 11.28.15 PM

Mataram,- Ratusan Mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan dan pemuda melakukan aksi unjuk rasa ayas di sahkannya Undang-undang Omnibus Law oleh presiden RI Ir. Jokowi, didepan kantor gubernur NTB, dengan memblokade jalan dan membakar ban bekas , pada Selasa, 2/11/2020.
Masa tergabung dari berbagai aliansi mulai dari Cupayung Plus Kota Mataram yang isi oleh IMM, KAMMI, HMI, KMHDI, GMKI, dan HIKMABUDHI. Melakukan aksi protes terhadap sikap Gubernur NTB yang tidak memberikan sikap nyata seperti gubernur Jawa Timur yang menolak Omnibus Law, aksipun dilakukan secara bergantian disusul oleh aliansi Pejuang Aspirasi Rakyat NTN ( APARAT) yang diisi oleh BEM Nusantara, GMIN, LMND, HMI MPO, SMI dan HIMMAH NW.
Kordinator lapangan Abdul Jamil mengungkapkan bahwa hadirnya undang-undang cipta kerja ini rawan terhadap kaum kapital yang merampas lahan-lahan rakyat yang mengakibatkan penggusuran bisa terjadi dimana-mana.
“Hari ini gubernur telah menipu rakyat NTB, bahwa sebelumnya gubernur telah melakukan dan menyatakan untuk mengkaji undang-undang omnibus law ini dengan mengadakan diskusi dengan mahasiswa, namun kitak ada hasil yang menyatakan sikap menolak omnibuslaw. kemarin gubernur NTB mengadakan serap aspirasi dari mahasiswa, OKP, dan para tokoh untuk mengkali omnibuslaw ini, namun pada saat yang sama gubernur kabur, sehingga ada indikasi kuat gubernur NTB tidak berani dan bertanggung jawab atas hak rakyat NTB.bKami meminta kepada gubernur agar memberikan sikap terhadap disahkannya UU Omnibuslaw ini,” pungkasnya.
Sementara Ketua HMI cabang Mataram Andi, mengatakan bahwa kemarin gubernur sudah menemui masa aksi dan menandatangani kesepakatan untuk untuk mengkaji secara bersama undang-undang ini dan itu dilakukan namun tidak ada pernyataan sikap untuk menolak.
“Dr. Zul sudah menemuai masa aksi kemarin dan mengatakan bahwa dalam waktu kedapan akan melakukan kajian terhadap undang-undang omnibus law, dan itu dilakukan hanya formalitas dengan mengumpulkan mahasiswa dan tokoh. Dan itu juga adalah penipuan karena Dr. Zul tidak mampu melihat frekuensi gerakan mahasiswa, sikap zul ini dengan jelas mendukung para infestor yang akhirnya terjadi akhir-akhir ini pemerintah membenturkan okp dan aparat. Undang-undang omnibus low ini sangat jelas mematikan otonomi daerah,” teriaknya saat orasi.
Sempat terjadi ketegangan aksi saling dorong antara masa aksi dengan aparat kerena sampai dengan aksi yang dilakukan oleh Aliansia Pejuang Aspirasi Rakyat tidak ada satupun penjabat Perprov NTB yang bisa menemui masa aksi, kecewa dengan sikap yang lalukan oleh gubernur masa aksi membakar spanduk bekas di dalam pintu gerbang kantor Pemprov NTB dan aksi saling dorongpun terjadi antara masa aksi dan aparat kepolisian.(rif)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Belum Dijatuhkan Sanksi untuk Lima ASN

Read Next

LKKS NTB Terus Berupaya Mengatasi Dampak Pandemi

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *