Gubernur Diminta Evaluasi Kadis LHK NTB

  • Bagikan
F bypass BIL Mandalika scaled
FOTO DIKI WAHYUDI/RADAR MANDALIKA KURANG CANTIK: Terlihat sejumlah pohon palem di tengah bypass BIL-Mandalika.

MATARAM – Statement Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB, Madani Mukaram yang menyebutkan banyak pohon ditanam sepanjang Bypass BIL-Mandalika yang hilang membuat tersinggung warga setempat.

“Yang paling dekat dengan lokasi adalah masyarakat Pujut. Kesannya masyarakat Pujut mencuri pohon berkali kali. Kami sebagai bagian masyarakat merasa tersinggung,” ungkap warga Pujut, Angger Riadi kepada media ini, Sabtu.

Jika bukan orang setempat yang dicurigai lalu siapa lagi yang akan dituduh.

“Siapa yang dituduh Dani (Kadis LHK, red) mencuri? Masyarakat Pujut, Lombok Tengah atau siapa? Kesannya begitu,” sambungnya.

Angger justru tidak percaya banyak pohon hilang lantaran dicuri. Menurutnya, jika hilang sekali masih batas toleransi tetapi kalau 3 sampai 4 kali ditanam dan disebutkan dicuri terus itu terlalu mengada ada. Apalagi LHK beralasan lantaran harga bibit pohon mahal yang menyebabkan pohon itu dicuri. Justru yang mahal itu pohon Palem Ekor Topai. Adapun Tabebuya dan Ketapang Kencana harga bibitnya murah.

“Setelah saya coba sedikit telusuri sepertinya pelaksana program yang bermain. Bukan dicuri. Kalau mati ya dan itu tidak seberapa. Dani ini tidak pernah turun lapangan,” tegas anggota Komunitas Alumni Jogja Lombok itu.

Untuk itu, Kadis LHK diminta hati-hati membuat pernyataan. Masyarakat Pujut tidak senista yang dia bayangkan.“Saya berasumsi ini adalah apoligi Kadis semata atau pelaksana program yang bermain. Berada pada posisi kuldesak setelah pak gub inspeksi lapangan dan progres program (ditemuka tidak jalan sementara pak presiden dalam waktu dekat akan berkunjung,” ungkap warga Desa Gapura Pujut itu.

Angger sangat menyangkan ungkapan Madani tersebut. Dirinya kembali mengingatkan Madani jangan mengatakan dicuri karena akan berimplikasi pada masyarakat sekitar Pujut sebagai tertuduh secara tidak langsung.

“Bila Pak Dani tidak mampu membuktikan bahwa itu kenyataan hilang dicuri maka pak Dani harus bertanggung jawab atas pernyataannya,” pungkasnya.

 

Sementara itu, muncul juga statement dari banyak pihak yang meminta gubernur mengevaluasai kinerja Kepala LHK Provinsi NTB, Madani Mukarom.”(Harus dievaluasi?) Iya,” tegas Ketua Solidaritas Warga Inter Mandalika (SWIM), Lalu Alamin kepada Radar Mandalika saat dihubungi.

 

Tidak hanya itu SWIM juga menuntut supaya Madani menyampaikan permohonan maafnya secara terbuka. “SWIM menuntut Kadis LHK NTB minta maaf,” pintanya.

 

Menurutnya, statement Madani itu dianggap setempat sangat melukai perasaan masyarakat Pujut terutama warga yang tinggal di sekitar jalur bypass. Lebih berbahaya lagi pernyataan itu dilontarkan pada saat  semua pihak sedang bersiap-siap menyambut event internasional MotoGP Pre-Season Test pada bulan Februari 2022 dan MotoGP Race pada bulan Maret 2022.

 

Alamin mengatakan, Sabtu pekan lalu SWIM telah turun ke lokasi dimaksud untuk melihat fakta real. Penelusuran dari ruas overpass Tonjer sampai overpass pertama dari bundaran di depan bandara ditemukan kurang dari 30 batang pohon kijang kencana dengan tinggi kurang dari 50 sentimeter dengan diameter batang seukuran batang rokok. Dari jumlah itu mungkin kurang dari 5 batang yang dalam kondisi sehat. Tentang keberadaan pohon Tabebuya yang katanya juga ditanam di jalur tersebut tidak ditemukan satu batang pun. Hanya keberadaan pohon Palem Ekor Tikus yang keberadaannya masih konsisten sepanjang jalur tersebut. Ruas bundaran depan bandara sampai overpass pertama sedang dilakukan penanaman kembali berupa bunga bougenville dan ketapang kencana seukuran gagang sapu.

 

“Dari fakta lapangan kami mencurigai bahwa pohon-pohon tersebut bukan dicuri tapi memang kontraktor yang tidak bekerja sesuai spek,” tudingnya.

 

SWIM justru melihat ini adalah pembohongan publik oleh pejabat pemerintah. Mereka lantas bertanya pola tanamnya bagaimana proses tender tanam pohon itu dan berapa dana yang dikucurkan. Jika memang dikerjakan pihak ketiga bisa jadi ada dugaan unsur pidana korupsi dari program penanaman pohon itu.

 

“Terkait pernyataannya yang sudah terlanjur menjadi konsumsi publik sampai level nasional, Kadis LHK NTB harus legowo untuk meralatnya dan meminta maaf,” tegasnya lagi.(jho)

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *