Gempa 2018, 13 Ribu Rumah di NTB Belum Dibangun

MATARAM – Pembangunan Hunian Tetap (Huntap) atau Rumah Tahan Gempa (RTG) korban gempa bumi 2018, terdapat belasan ribu rumah belum disentuh oleh pembangunan. 

Angkanya ada 13.967 unit dengan rincian, Rusak Berat  (RB) 9.619 Unit, Rusak Sedang (RS) 1.752 unit dan Rusak Ringan (RR) 2.596 unit. Jumlah keseluruhan itu hingga 21 Juli  masih dikerjakan. Lebih parahnya lagi, ada 11.727 unit belum dapat bantuan stimulan apalagi sampai dikerjakan alias belum tersentuh. Hal itu berdasarkan Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB. Untuk rumah yang sudah tuntas 199.773 unit teridiri dari RB 65.088, RS 30.690 dan RR 103.995 unit.

“Prinsipnya yang masih tersisa saya sudah konsultasi dengan BPBD kabupaten kota yang jelas harus dituntaskan. Dan sudah saya laporkan ke pak gubernur,” ungkap Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Rifai MBA usai bertamu gubernur, kemarin di Mataram.

Rifai yakin, BPBD daerah akan bisa menuntaskannya. Jika mengacu pada masa perpanjangan masa rehabilitasi dan rekonstruksi masing masing empat bulan maka ditargetkan harus tuntas November ini. Namun untuk perpanjangan fasenya BNPB masih menunggu Inpres yang saat ini masih sedang berproses di meja presiden.

“Kalau tahapan Inpres terbaru masih kami negosiasikan. Umurnya tetap 4 bulan kalau dari sekarang ia November. Inpres terbaru sedang berproses. November sudah klir (Pembanganunan),” katanya.

Rifai juga memastikan agar para fasilitator yang sudah diangkat kembali dapat berkerja dengan mematuhi permintaan WHO yaitu menjaga jarak, selalu memakai masker dan yang terpenting tidak berkerumun.

“Saya ingin pastikan jangan smapai ada kesulitan dilapangan ditengah pandemi ini. Terlebih Mataram dan Lobar masih masuk  zona merah,” ungkapnya.

Rifai mengatakan, hal kedua yang ingin disampaikannya bagaimana penanganan RTG ini merupakan kepercayaan penuh presiden. Termasuk dukungan anggaran ke daerah. Bisa dibayangkan, lanjutnya kurang lebih tiga bulan dana bisa diberikan kes ke daerah mencapai Rp 3,9 triliun dalam tiga bulan. Langkah itupun tidak mudah Bagaimana meyakinikan BPK eksternal.

“Dan Alhamdulillah. Untuk itu sekali lagi BPBD kabupaten kota telah memberikan kontribusi yang cukup baik (saat itu). Kemudian yang sya sampaikan ada tambahan Rp 1,3 Trilun di Februari 2019. Saat ini percepatan tinggal sedikit lagi,” ungkapnya.

Rifai juga menjelaskan, NTB telah mengusulkan 17.500 unit RTG korban gempa baru yang belum tersentuh atau terdata di SK Bupati Walikota sebelumnya. Ini nantinya akan diselesaikan menggunakan anggaran baru. BNPB mengingatkan daerah bawah data itu harus betul betul baru. Jangan sampai kegiatan lama namun tersisa (overlap).

“Kalau overlap terpaksa dikurungi.  Angkanya jelas kalau betul ada by name by adres. Kalau kurang maka angka angka yang sudah kurang itu yang akan kita fasilitasi pengerjaannya,” urainya.

Disinggung pola bantuan stimulus 100 persen ke masyarakat, Rifai mengatakan skema itu pernah dipraktekkan di Sulawesi Tengah dimana satu belum sebelum purna tugas wakil presiden, Jussuf Kalla. Percepatan pengerjaannya tidak menggunakan termin namun secara langsung bersentuhan dengan masyarakat.

“Kalau kemarin NTB  ada pokmas dan lain-lain. Saya kira skema ini lebih sederhana. Silahkan kembali kepada teman teman di daerah kalau memang bisa diakuisi ia monggo,” ungkapnya.

Terkait dengan usualan baru itu, Plt Pelaksana BPBD NTB, Ahmadi menjelaskan usulan baru itu kronologisnya dimana di tahap pertama masih banyak yang belum tertangani dan ternyata setelah dilihat lagi banyak juga data rumah yang korban bencana belum masuk data.

“Untuk itu gubernur usulkan lagi berdasarkan SK Bupati Walikota,” ungkap Ahmadi terpisah.

Dari jumlah tersebut tentunya ada RB, RS maupun RR. Untuk pengerjaannya sendiri tentunya setelah RTG tahap pertama ini klar. Ahmadi pun belum mengetahui model kerjanya apakah akan melibatkan masyarakat atau di pihak ketiga kan.

Untuk detail angkanya tentunya melihat daerah yang paling banyak terdampak misalnya di KLU. Namun Ahmadi meminta bagi masyarakat yang ingin mengetahui namanya terdata atau tidak dapat menanyakan daerah masing-masing.

“Sudah ada di SK Kabupaten kota dan sudah dikirim ke pusat. Silahkan saja masyarakat mengeceknya,” katanya.

Disinggung dengan  RTG yang belum tersentuh, Ahmadi menjelaskan saat ini sedang persiapan pengerjaan.

“Sebaiknya masyarakat sudah laksanakan di bawah. Kita dorong fasilitator ini bisa mencairkan uang Pokmas. Karana salah saru pendanatangan nya dipencairan ia fasilitator,” pungkasnya. (jho)