Gedung BKPSDM dan Dispora Terancam Mangkrak

MATARAM – Anggaran beberapa program fisik bersumber dari APBD Kota Mataram tahun 2020 dialihkan untuk dana penanganan Covid-19. Diantaranya anggaran fisik untuk lanjutan pembangunan gedung Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Sehingga, pembangunan dua gedung tersebut kembali mangkrak.

Asisten II Setda Kota Mataram, H Mahmudian Tura, mengungkapkan, anggaran untuk lanjutan pembangunan BKPSDM dan Dispora dialihkan untuk penanganan wabah corona. Alokasi anggaran untuk dua kantor instansi tersebut lebih dari Rp 6 miliar di tahun ini. Rencananya, anggaran itu untuk menuntaskan pembangunan dua gedung tersebut hingga finishing. 

“(Gedung) Dispora Rp 2,5 miliar lebih kalau nggak salah. Kalau BKPSDM Rp 4 miliar lebih. Semua fisik dialihkan untuk Covid,” ujar pria yang pernah menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram itu, kemarin.

Mahmuddin menuturkan, Pemkot Mataram masih melakukan refocusing (pembaharuan) anggaran. Bahkan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Mataram terus menyisir program-program yang terpaksa harus ditunda, yang sebelumnya telah disusun. Nanti anggarannya akan dialihkan untuk keperluan penanganan Covid-19.

“Untuk sementara plafon anggaram sekitar Rp 45 miliar. Tapi rupanya itu ndak cukup (untuk penanganan Covid-19). Masih menambah lagi. Makanya ini perlu disisir-sisir lagi. Pak Wali masih meminta untuk lagi menyisir anggaran untuk kegiatan-kegiatan bisa ditunda tahun depan,” beber dia.

Tidak hanya anggaran fisik yang dialihkan untuk Covid-19. Anggaran perjalanan dinas pejabat pun dipangkas untuk keperluan tersebut. Juga, belanja-belanja operasional untuk bahan bakar minyak (BBM) kendaraan ikut disisir semua. 

Mahmuddin juga mengkhawatirkan kalau sampai dana transfer pemerintah pusat, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU), ikut dialihkan. Sebab, ada sinyal dari pemerintah pusat untuk merealokasi dana transfer tersebut untuk Covid-19. Jika anggaran dana transfer itu ternyata dipangkas atau dipotong, sudah diantisipasi oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) dengan melakukan perhitungan-perhitungan tertentu. “Ada informasi dari waktu video teleconference, Menteri Keuangan ingin melakukan lagi pemotongan-pemotongan dana transfer. DAU, dana bagi hasil (DBH) dan sebagainya. Itu yang kita khawatirkan,” ungkap dia sembari menambahkan, sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sudah dihentikan oleh Menteri Keuangan.

Di satu sisi, ujar Mahmuddin, Pemkot Mataram sangat membutuhkan dana transfer pusat tersebut untuk merealisasikan sejumlah program tahun ini. Sebab, kegiatan lain sudah direfocusing. Artinya, banyak anggaran program lain yang sudah direalokasikan untuk penanganan Covid-19. Akibatnya, akan banyak kegiatan fisik yang harus ditiadakan atau ditunda untuk tahun depan. “Ya rencananya begitu. Kalau memang target kebutuhan (Covid-19) masih kurang anggarannya, ya kita ambil lagi,” ungkap dia sembari menambahkan, seandainya pandemi corona selesai di pertengahan tahun maka anggaran kegiatan fisik bisa dialokasikan kembali di APBD Perubahan tahum 2020. “Mudah-mudahan seperti itu. Tapi kita tidak tahu karena grafiknya smakin meningkat saja penyebaran (Covid-19) ini,” kata Mahmuddin.

Selain itu, program pengerjaan lanscape perkantoran Pemkot Mataram juga ditunda. Anggaran sekitar Rp 2,5 miliar untuk itu ikut dialihkan untuk penanganan Covid-19. Untuk itu pihaknya kembali menggelar rapat terkait refocussing anggaran. “Jam 2 (kemarin, Red) ada rapat lagi di Pak Sekda finalisasi utuh untuk (laporan) rapat besok bersama Pak Wali,” tutur Mahmuddin. (zak)