PRAYA – Warga Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya melakukan aksi demo di kantor Bupati Lombok Tengah, Rabu kemarin. Aksi demo buntut dari dugaan pemotongan Bantuan Sosial (Bansos) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Rp 450.000 per orang.
Dalam orasi massa aksi, menanyakan kejelasan kasus yang telah dilaporkan warga ke pihak kejaksaan juga. Sementara warga hanya menerima separo haknya Rp 150 ribu. Sementara Pemdes kata massa aksi berdalih ke masyarakat melakukan pemotongan dengan dasar melakukan pemerataan.
Koordinator lapangan, Sadam Husen mengatakan, dimana pihaknya tidak ingin masyarakat dirugikan keuntungan pribadi. Pihaknya mengancam apabila Kepala Desa Ungga dan Camat Praya Barat Daya tidak dipecat dalam waktu dekat, maka masaa tidak akan membubarkan diri.
“Kami akan bangun tenda, apabila Bupati, Wakil Bupati dan Sekda tidak menemui kami,” katanya dalam orasi.
Sementara, perwakilan warga Desa Ungga, H Maskur menambahkan dimana dana Covid-19 hanya sebuah permainan, Bupati harusnya menyelesaikan dan memberikan klarifikasi dalam permasalahan sosial ini, bukan hanya sibuk dengan persoalan politik saja.
“Bupati susah ditemui, ” katanya.
Maskur mengatakan, ketika pembagian BLT DD ini terkesan sebagai tempat memeperkaya diri dan kong kali kong antara oknum pemdes dan kecamatan. “Masyarakat menandatangani Rp 600.000, sedangkan uang yang diberikan sebesar 150. 000,” bebernya.
Sementara, staf ahli Bupati Lombok Tengah Murdi yang menemui massa aksi menyampaikan, pihaknya hanya diperintahkan membawa pesan dan akan menyampaikan apa yanga menjadi aspirasi massa, dan tuntutan warga Desa Ungga. Dia menegaskan, kasus ini sudah ada tindak lanjut oleh Inspektorat sedang diproses.
“Kami akan lansung menyampaikan dan melaporkan ke badan kepegawaian,” janji Murdi. (r2)