Gara-gara Bansos, Kades Pandan Indah Diprotes Warga

IMG20200526103511 1 scaled

TARNADI/RADAR MANDALIKA HEARING: Puluhan warga Desa Pandan Indah, Kecamatan Prabarda saat hearing di kantor desa setempat, kemarin.

PRAYA-Puluhan warga Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya datang ke kantor desa mempertanyakan kebijakan Pemerintah Desa (Pemdes) yang dinilai tidak transparan terkait data penerima Bantuan Sosial (Bansos). Warga menduga bahwa banyak dari penerima Bansos lebih dari satu alias ganda. Parahnya, sejumlah perangkat desa (Prades) juga disinyalir ikut menikmati Bansos. Baik PKH, BPNT, BPNT Perluasan, BST Kemensos, JPS Gemilang dan JPS Bersatu.

Tidak hanya itu, sejumlah persoalan lain yang menurut warga juga banyak terjadi dan janggal dilakukan oleh Pemdes dalam hal ini Kades.

Koordinator hearing Baharudin mengatakan, selain persoalan tidak transparansinya data penerima semua jenis Bansos itu, ada beberapa poin permasalahan juga menjadi perhatian warga. Di antaranya, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Pemdes terhadap perubahan perbaikan tidak dilaksanakan. Selain itu, perubahan APBDes yang sudah ditetapkan, tidak dilaksanakan secara prosedural sejak 2017. Berikutnya juga, Pemdes dan Tim Pengadaan Barang dan Jasa (TPBJ) tidak pernah melakukan musyawarah terhadap pelaksanaan pemindahan dan pengurangan terhadap sasaran titik program dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Termasuk pemberhentian dan pengangkatan secara tidak terhormat terhadap Kader Posyandu, Kadus dan Prades dilakukan dengan tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Tidak hanya itu, Pemdes juga sering tidak melakukan koordinasi dengan tokoh-tokoh di berbagai dusun pada saat TPBJ bekerja di lapangan. Bahkan mirisnya, sosialisasi pelaksanaan program pemberdayaan sering kali tidak dilaksanakan.

“Itu juga, pada Pra Musrenbangdes, Musrenbangdes, perubahan dan penetapan dari hasil musyawarah tersebut juga tidak melibatkan tokoh-tokoh yang ada di 11 dusun,” beber Burek sapaan akrap pemuda ini.

Oleh karena itu, dia menuntut agar Kades Pandan Indah transparan dalam mengelola Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang ada. Maka atas nama aliansi masyarakat kata Burek, meminta dengan hormat agar Pemdes mempublikasikan semua data warga yang mendapat semua jenis Bansos itu. Hal itu menurutnya sangat penting dilakukan agar Bansos yang berasal dari desa melalui program BLT DD tidak salah sasaran. Artinya, jangan sampai ada warga yang menerima Bansos ganda. Berikutnya, meminta dengan hormat agar Kades menjelaskan kepada warga terkait DD yang dicairkan pada termin 40 persen pertama tahun ini yang kini sudah terpakai. Sebab, selama ini warga belum mendengar program desa selama 2020.

Tidak itu saja, pihaknya juga meminta agar Pemdes transparansi terkait anggaran penanganan Covid-19 yang telah terpakai. “Transparan itu pilar utama dari sebuah kebijakan desa. Jangan kita main kaleng-kalengan. Apalagi ada kabar sejumlah Prades ada yang dapat program. Padahal mereka dapat gaji dan tunjangan setiap bulan yang jumlahnya jutaan rupiah,” sesal pria asal Dusun Mengkoneng ini.

Salah satu warga Dusun Mengkoneng, H Yahya menambahkan, dari awal dirinya mencurigai persoalan data Bansos ini bakal menimbulkan gejolak. Terutama untuk Bansos dari BLT DD. Sebab, pada awal pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes), ia melihat ada kejanggalan. Selain itu, data penerima juga banyak yang ganda di lapangan. Sehingga jika musyawarah dilakukan dengan baik, berkeadilan, ia yakin tidak akan ada masalah seperti ini. Apalagi sampai ada pengakuan oknum Kadus jika mereka tidak tahu menahu soal adanya data penerima yang ganda.

Mirisnya lagi, ada diantara mereka mengaku tidak ada kepentingan untuk mengetahuinya. Padahal, jika mengacu tugas pokok dan fungsi seorang kepala kewilayahan, segala persoalan di dusun, Kadus harus lebih tahu. Lebih-lebih jika persoalan itu mengenai hajat masyarakatnya.

“Tidak bisa Kadus lepas tangan dalam persoalan seperti ini,” protesnya.

Yahya juga menambahkan, terhadap situasi mewabahnya Covid-19 ini, sesuai dengan aturan yang ada, salah satu kriteria yang dapat BLT ialah warga yang terdampak. Kaitan dengan itu, sebagian besar masyarakat saat ini terdampak. Makanya, Pemdes harus cermat dalam menentukan warga yang dapat bantuan. Jangan berdasarkan kepentingan sehingga yang tidak layak diberikan.

“Makanya dalam kesempatan ini, kami juga pertanyakan peran fungsi BPD selaku pembawa aspirasi masyarakat. Apakah BPD ini ada hanya sebagai formalitas saja atau seperti apa. Masyarakat mau tahu apa sih tugas dan fungsi bapak-bapak BPD yang hadir hari ini,” sentilnya.

Hal yang sama juga diutarakan Asipudin, pemuda asal Dusun Kreak. Katanya, dirinya selama ini sangat patuh pada keputusan dan kebijakan pemerintah dari atas hingga pemerintah desa. Namun demikian, ketika pemerintah tidak mau melayani masyarakat dengan baik dan terkesan seperti ada kedzoliman, menurutnya wajar masyarakat berang seperti ini. Apalagi tatanan pemerintahan yang dihajatkan untuk melayani masyarakat tidak dijalankan. Lebih-lebih lagi, ia melihat jika banyak program desa sama sekali tidak jelas azas manfaatnya.

 “Mohon juga, jika mau tahu kondisi ekonomi masyarakat bapak-bapak, sekali-kali coba turun ke bawah (dusun-dusun, Red). Ini juga, dana yang ratusan juta di BUMDes itu, kami juga pertanyakan. Kemana penggunaannya. Tolong jelaskan kepada kami,” tegasnya.

Menanggapi tuntutan warga, Kades Pandan Indah Anhar menerangkan, kaitannya untuk penyaluran BLT DD itu, Pemdes sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyasar warga yang benar-benar layak sebagai penerima. Bahkan, ia pastikan jika 263 KK yang nantinya bakal menerima itu, benar-benar KK yang layak. Sehingga pihaknya berani untuk menetapkan kemarin. Hanya saja, karena ada sekitar 315 KK yang belum tercover itu menunutut untuk dapat, ini juga jadi bahan evaluasi pihaknya.

“Saya tegaskan, kalau 263 KK dari BLT DD itu kami sangat selektif kemarin. Dan saya rasa tidak ada penerima yang ganda dapatnya bantuan,apalagi sampai untuk meloloskan Prades untuk dapat,” jelasnya.

“Tapi soal sekitar 315 KK yang belum tercover di tujuh bantuan itu, kami sedang mengevaluasinya. Mungkin nanti kita pakai dana yang belum terpakai itu saja. Artinya, dana di luar Rp 710 juta yang kita pakai untuk dana BLT tiga bulan pertama dan tiga bulan kedua itu,” sambung Anhar.

Anhar juga mengaku, jika mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 50 tahun 2020 itu, diperbolehkan desa mengeluarkan DD untuk BLT lebih dari 35 persen dari keseluruhan DD yang dikelola. Artinya, penyesuaian aturan tersebut akan pihaknya gunakan. Makanya, agar sisa masyarakat yang belum tercover sekitar 315 KK itu bisa diberikan juga, pihaknya bakal keluar dari jumlah 35 persen itu.

Anhar juga mengaku, mengenai adanya warga yang menerima bantuan lebih dari satu jenis bantuan seperti temuan itu, dengan tegas ia katakan bakal membatalkan salah satu bantuan yang diterima. Penerima akan disuruh memilih salah satu bantuan tersebut. Sedangkan bantuan yang dibatalkan itu akan diberikan kepada warga yang tidak dapat bantuan sama sekali. Selain itu, mengenai ada bawahannya dalam hal ini Kadus yang memperoleh bantuan, dari awal memang dirinya tahu. Terhadap hal itu dirinya sudah memperingati Kadus tersebut agar segera mengundurkan diri sebagai daftar penerima. Karena Kadus mulai tahun ini sudah cukup sejahtera jika dilihat dari penghasilan yang didapat di desa. Hanya saja, ia mengaku perintahnya tersebut tidak diindahkan oleh oknum Kadus itu dengan berbagai alasan pembenaran. Sehingga sampai saat ini belum mengundurkan diri ssbagai penerima salah satu bantuan. Untuk itu, agar tidak menjadi biang masalah, dirinya berjanji di hadapan peserta hearing bakal menindak tegas oknum Kadus tersebut jika tidak juga mau mengundurkan diri.

 “Ya kalau dia tidak mau mundur, kita sarankan agar dia mengundurkan diri sebagai Kadus saja,” ujarnya.

Sementara itu, Camat Prabarda, Zainal Mustakim yang hadir di tengah-tengah puluhan warga menegaskan, selaku camat ia dari awal sudah menegaskan bahwa dirinya tidak ingin ada desa yang coba-coba menyelewengkan segala jenis bantuan yang ada seperti dengan melakukan pemotongan. Sebab, ia mengaku dari informasi yang ia peroleh, ada terjadi demikian di desa lain di luar Prabarda. Ketegasan dirinya tersebut ia sampaikan karena ia tahu bahwa hukuman bagi orang yang melakukan penyelewengan dana bantuan Covid-19 ini cukup berat yakni hukuman mati. Namun dari pengawasannya, ia melihat dan yakin untuk penyaluran bantuan yang digelontorkan pemerintah di Pandan Indah selama ini tidak ada demikian.

“Kami di kecamatan tidak akan lepas tangan untuk pengawasan. Makanya saya yakin tidak akan ada di Pandan Indah,” ungkapnya.

Walau demikian, ia meminta agar masyarakat juga ikut bersama-sama untuk mengawasi penyalurannya agar tidak ada penyelewengan terjadi dipenyaluran berikutnya. Selain itu, jika mendengar aspirasi perwakilan warga tersebut, ia mengambil kesimpulan bahwa pihaknya meminta agar Pemdes dan jajarannya di bawah terutma Kadus, hendaknya kembali meneliti semua KK yang belum menerima bantuan sama sekali. Setelah diteliti, baru kemudian dipastikan KK yang belum dapat itu diakomodir untuk dapat.

“Intinya inventarisir dengan teliti, pastikan pak Kades agar yang tidak dapat itu dapat,” tutupnya dengan disambut tepuk tangan peserta hearing.

Pantauan Radar Mandalika di lokasi hearing, sejumlah perwakilan warga melakukan musyawarah terbatas dengan Pemdes, termasuk di dalamnya semua Kadus. Dari perdebatan tersebut, diketahui beberapa perwakilan warga ingin agar dana BLT DD dibagi rata. Agar ratusan warga yang belum tercover bantuan sama sekali, semuanya dapat. Hanya saja, Pemdes belum mengiayakan karena takut akan konsekuensi hukum yang bakal dilaluinya jika kebijakan tersebut diterapkan. (tar)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Unham Berikan Keringanan untuk Calon Mahasiswa Baru

Read Next

Sebulan BIL Akan Ditutup

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *