Gapensi Loteng Tuding Pemkab Persulit Kontraktor Lokal

F Gapensi

KHOTIM/RADARMANDALIKA.ID PROTES: Perwakilan Gapensi Lombok Tengah saat hearing di bagian pengadaan barang dan jasa (PBJ), Senin kemarin.

PRAYA – Sejumlah pengurus Gabungan Pekerja Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) cabang Lombok Tengah melakukan aksi protes ke kantor unit layanan pengadaan (ULP), Senin kemarin.
Adapun yang dipersoalkan Gapensi, adanya aturan baru yang memberatkan para kontraktor. Khususnya bagi yang akan mengerjakan proyek fisik. Syaratnya, harus ada bukti rekning koran atau saldo keuangan perusahaan minimal 20 persen dari nilai kontrak. Aturan ini dinilai Gapensi sangat memberatkan para kontraktor lokal.

Ketua Bidang Kelembagaan Gapensi Lombok Tengah, Irpan Anwar menegaskan bahwa pemberlakuan aturan baru ini cukup merugikan kontraktor lokal khususnya. Apalagi ditambah kondisi yang sulit.
“Bupati dalam hal ini munafik, artinya sebelumnya dalam programnya bagaimana memberdayakan kontraktor lokal, namun nyatanya malah mempersulit,” sentilnya tegas.
Dijelaskannya, soal adanya multitafsir Perpres dan Permen PU yang mengatur regulasi kaitan penyediaan dana awal dalam adanya Perpres pasal 55 dikecualikan untuk usaha kecil di bawah 2,5 miliar. Kemudian Permen PU 14 di pasal 58, disebutkan dapat dilaksanakan penambahan jika dibutuhkan. Artinya harusnya ini hanya berlaku pada pelaksanaan proyek.
“Sangat kuat kami menduga PBJ dan pemkab memiliki niatan tidak elegan dan elok terhadap kami selalu kontraktor,” sebutnya.

Sementara, Kepala Bagian pengadaan barang dan jasa (PBJ), Helmi Qazwaini menegaskan, ini dilakukan dalam rangka menjamin kualitas dan ketuntasan kualitas pekerjaan. Kemudian penambahan saldo 10 persen, dengan saldo minimum dan dimulai tahun 2021 mengingat kondisi ekonomi sulit dan makin tertekan, dana alokasi khusus (DAK) juga terus menekan.
“Baik dari sembako, fasilitas pendidikan juga akan dipajak. Kemudian apabila ditender dan disalurkan dana maka tidak akan cukup dan modal akan terganggu,” katanya.

Adapun Perpres yang menjadi acuan saat ini itu memang benar namun, sejak 2 Juni kemarin sudah muncul Peraturan Pelaksanaan dari Perpres (PerLKPP) untuk pemberlakuan pasal yang mewajibkan bukti rekening koran 20 persen sebagai pelaksaan proyek awal sebelum dana awal dicairkan.

Helmi menganggap, persoalan multi tafsir aturan penting kiranya untuk dipelajari dan dikaji bersama kaitan Perpres kaitan Permen PU dan Perlem LKPP bagaimana kaitan perubahan regulasi dan aturan. Ia berjanji akan membedah bersama beberapa hari kedepan atas persoalan ini.
“Kita akan carikan solusi terbaik,” janjinya. (tim)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Warga Mekar Damai Berbondong-bondong Ambil Air

Read Next

Deg-degan, Hari Ini Pengumuman Tiga Besar Calon Sekda Loteng

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *