Gaji CS di RSUD Praya Dipotong

F Hearing

KHOTIM/RADARMANDALIKA.ID HEARING: LSM Rudal saat hearing di kantor DPRD Loteng, Selasa kemarin.

PRAYA – Sejumlah massa dari LSM Rudal melakukan hearing ke kantor DPRD Lombok Tengah, Selasa kemarin. Mereka mempersoalkan adanya pemotongan gaji pegawai cleaning cervice (CS) oleh pihak perusahaan.

Dari gaji rata-rata berkisar Rp 1 juta sampai dengan 1,2 juta, CS menerima pemotongan sebesar 20 persen oleh pihak ketiga. Dan menurut Rudal ini jelas melakukan tindakan kejahatan.

Ketua LSM Ruang Diskusi Anak Lingkar (RUDAL), Kusima Wardana dalam keterangannya menyebutkan bahwa gaji 1 juta namun hanya diterima 800 ribu saja, dan telah dilakukan sejak tahun 2017 sampai dengan 2021.

Sementara, adapun pembelian alat kebersihan yang dianggarkan sebesar 36 juta, fakta di lapangan hanya dibelanjakan Rp 4 juta saja.
“Adanya pemaksaan gaji yang dilakukan, kemudian para CS dipaksaan demi fakta integritas yakni 1,2 juta ditandatangani memang benar demikian mereka terima sebagai gajinya dengan penguatan surat pernyataan,”jelasnya.

Ia menambahkan bahwa dalam surat pernyataan tersebut tertera bahwa yang bertandatangan dengan sukarela menerima gaji setiap bulan sebesar 1,150.000, dimana sangat jelas dari redaksi surat pernyataan tersebut adanya unsur pemaksaan dan pembohongan publik.
“Kerugian negara sejak tahun 2017 sampai 2021 sudah besar, maka saya minta supaya PT Surya Sri Lestari (PT SSL) segera diputus kontrakan,” desaknya.

Sementara, Leader Cleaning Service PT Sri Suli Lestari (PT SSL), M Taufik mengatakan bahwa pihaknya sebagai pengawas menepis tudingan yang di tujukan kepada pihaknya.
“Tuduhan tersebut tidak benar,” tepisnya.

Dia menambahkan bahwa semua pegawai CS yang di bawah naungan perusahaannya telah benar-benar di berikan hak insentifnta dan hak dari melindungi pekerjanya baik dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
“Gajinyang dituntut yang tertulis di amplop sejumlah 800 ribu,” katanya.
Sementara, Ketua Komisi IV DPRD Loteng H Supli melihat persoalan ini merupakan persoalan yang sudah sangat keliru, pasalnya meskipun sekarang gaji akan diberikan 1,7 juta tetap tidak menjadi standar UMK Lombok Tengah yang dimana saat ini diangka 2,2 juta per bulan.
Kemudian persoalan tersebut tidak akan selesai sampai di sini, tentunta pihaknya akan berkoordinasi dengan disnakertrans dan Pemda, mendiakusikan kendala tidak bisa di standarisasikan honor sesuai UMK.
“Kalau masih kurang maka kami akan anggarkan, masih kurang juga dianggarkan, tapi kalau masih saja demikian maka patut kami curigai,” kata Supli.

Adapun pihak ketiga, harus pemerintah daerah dan pihak ketiga memberikan dan laporan kaitan berapa gaji yang akan diterima oleh pegawai yang direkrut.
Namu kondisi saat ini kalau demikain fakta di lapangan setelah kami cek beserta berkas administrasinya maka peraturan telah dilanggar pemerintah daerah, dan bukan hanya PT saja. “Kemudian apabila PT ini terbukti melanggar makan kami akan putus kontraknya, ” tegasnya. (tim)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Pertanyakan Keseriusan Pemprov Atasi TKI Illegal

Read Next

Dari Opening Ceremony Classmeeting di SMAN 1 BKU

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *