Fitra Minta BPK Audit Investigasi Anggaran Sosperda 2,5 Miliar

  • Bagikan
F audit
Ilustrasi

MATARAM – Penggunaan anggaran dalam kegiatan Sosialisasi Perda (Sosperda), yang dilakukan 65 anggota DPRD NTB terus diplototi banyak pihak. Kali ini datang dari, Forum Solidaritas Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB. Tak main-main, Fitra meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar melakukan audit investigasi kepada wakil rakyat di Udayana.

“BPK harus mengambil peran untuk melakukan audit investigasi,” tegas Sekretaris FITRA NTB, Hamdi kepada Radar Mandalika.

Menurutnya, anggaran yang dihabiskan wakil rakyat dalam kegiatan tersebut mencapai Rp 2,6 miliar, anggaran yang cukup besar. Dengan pembagian masing anggota dewan mendapatkan Rp 40 juta, anggaran ini untuk berkegiatan minimal di lima lokasi sesuai dapil.

“Apalagi semua dewan melakukan Sosperda ke semua daerah dapilnya. Jadi terkesan kegiatan ini tendisius politik untuk mendapatkan kesempatan bertemu dengan konstetuennya,” sentilnya.

Jika memang wakil rakyat mau efisien, harusnya Sosperda itu bisa memanfaatkan digitalisasi maupub media massa. Benar memang kegiatan itu telah diatur dalam Tata Tertib DPRD NTB Nomor 1 Tahun 2019. Namun yang menjadi masalah porsi anggaran yang mereka gunakan disebutnya tentu ini pemborosan. Disaat pandemi meluluh-lantahkan sendi perekonomian rakyak, wakil rakyat malah menghabiskan duit rakyak cukup besar untuk kegiatan yang belum diketahu dampak positif terhadap masyarakat.

Menurut Hamdi, dewan seharusnya memberikan contoh kepada eksekutif untuk tidak melakukan pemborosan, apalagi disaat pandemi. “Masalahnya pada pemborosan anggarannya. Dewan tidak mengedepankan asas efesiensi dan efektifitas,” singgungnya lagi.

Fitra menduga kegiatan Sosperda itu telah direncanakan secara sistematis. Boleh saja melakukan Sosperda, tapi harus mengedepankan asas efesiensi dan efektifitas anggran.

“Saya menduga ini sudah direncanakan,” sebutnya.

Hamdi menerangkan, kegiatan Sosperda harus dievaluasi. Sehingga tidak terulang setiap tahun para wakil rakyat melakukan pemborosan anggaran. Bisa dibayangkan jika dalam satu tahun terjadi selama tiga kali masa sidang, maka akan menelan anggaran Rp 7,8 miliar.

Untuk itu, Hamdi mendesak BPK mengaudit. Hal ini untuk melihat pembenaran anggaran yang digunakan mereka apakah benar sesuai aturan atau tidak. Jika harus dilakukan di lima titik maka harus juga dilihat pertanggubjawab dalam laporan mereka.(jho)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *