MATARAM – Anggaran fantastis di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Keswan) NTB. Setidaknya Rp 20 miliar lebih anggaran hibah di OPD satu ini. Diketahui anggaran besar ini sumber dana direktif pimpinan yang dikemas dengan program penajaman RPJMD.
“Dananya Rp 20 miliar. Pokir (Pokok Pikiran) Dewan Rp 12 miliar dan penajaman hanya Rp 8,3 miliar,” ungkap Kepala Disnakeswan NTB, drh Khairul Akbar, Senin kemarin.
Dana tersebut merupakan hibah baik berbentuk uang maupun hibah barang. Di Pokir sendiri alokasi penerimanya bergantung usulan masyarakat yang disampaikan melalui wakil rakyat dalam kegiatan serap aspirasi (reses). Untuk itu penerimanya sesuai dengan usulan konstituennya.
“Yang Pokir itu berdasarkan serap aspirasi dewan,” katanya.
Sementara itu untuk penajaman RPJMD sendiri sejumlah Rp 8 miliar lebih. Ini merupakan jenis anggaran yang dikhususkan untuk usulan masyarakat secara berkelompok yang disampaikan menggunakan proposal. Termasuk juga berdasarkan serap aspirasi gubernur NTB di setiap turun ke masyarakat.
“Jenisnya banyak ada sapi, kambing ayam dan lain-lain,” ceritanya.
Khairul mengatakan, dari data yang ada alokasi lebih banyak untuk pulau Sumbawa khusunya di Kabupaten Sumbawa. Disnakeswan mengaku data penerimanya sepenuhnya di Badan Perencanaan Daerah (Bappeda). Sebagai OPD teknis, Disnakeswan hanya sebagai eksekutor saja.
“Sesuai dengan titiknya (penerima) tersebar di semua daerah tapi banyak di Sumbawa. Kenapa? Itu urusan ada di Bappeda,” klitnya.
Dijelaskannya, perencanaannya di Bappeda tentunya berdasarkan Musrenbang RKPD yang dilakukan. Pada Musrebang itu momentum mengakomodir semua usulan yang ada di bawah.
“Termasuk juga menjawab usulan masyarakat saat pak gubernur turun,” terangnya.
Khairul mengatakan, penajaman RPJMD yang reguler itu terbilang kecil. Sehingga masih banyak usulan masyarakat laun yang belum bisa terkaper.
“Ini kecil. Sehingga ketika teman teman ingin minta (mengusulkan) peternakan pengadaan tetnak, kita ndak bisa berbuat apa apa. Kecuali dana kosong (gelondongan) bisa kita atur teman teman yang usulkan proposal,” terangnya.
Khairul menyesalkan protes masyarkat yang merasa di PHP gubernur yang tidak bisa merealisasikan usulan masyarakat.
“Miris memang kita semua mau diakomodir tapi dana terbatas. Mereka terkadang asal marah aja. Meski menerima usulan, tetap saja pak gubernur kembalikaan ke kemampuan OPD,” terangnya
Untuk itu, Disnakkeswan NTB berharap anggaran penajaman RPJMD di OPDnya bisa lebih besar lagi kedepannya. Kemarin pihaknya menyelenggaran pertemuan verifikasi dan validasi data sektoral peternakan tahun 2021. Salah satu poin yang juga menjadi pembahasannya yaitu memetakan potensi usulan masyarakat dengan tujuan kedepan Disnakeswan bisa lebih banyak mengakomodir usulan masyarakat.
“Tentu kita harapkan sebanyak banyaknya lagi tapi tergantung disana (kondisi keuangan daerah) dan semua bisa diakomdir. Kita kan masih ada kurun waktu (sebelum jabatan gubernur berakhir),” pungkasnya. (jho)