MATARAM – Wakil rakyat di DPRD NTB meminta pemerintah provinsi (pemprov) terbuka ke public hasil atau dampak berlangsungnya event internasional MotoGP. Pemprov harus membuka ke public berapa perputaran uang termasuk berapa PAD.
“Transparansi itu perlu bagian dari sifat pemimpin yang bagus,” ungkap ketua Komisi III DPRD NTB Bidang Keuangan dan Perbankan, TGH. Mahalli Fikri, kemarin.
Mahally mengatakan Pemprov NTB perlu menyampaikan semua itu apakah dampak dari MotoGP itu menggembirakan atau malah justru menyusahkan.
“Ciri pemimpin yang bagus itu ketika menjalankan sifat tablig, tablig itu menyampaikan,” tegasnya.
Pemerintah harus menjelaskan posisi daerah dalam perhelatan MotoGP itu seperti apa. Meski diketahuinya Sirkuit itu merupakan aset nasional namun tentu ada juga kontribusi daerah dalam menyediakan faslititas penunjang untuk aset nasional itu. Untuk itu Komisi III dalam waktu dekat akan melangsungkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerjanya diantaranya Badan Pengelo Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) dan juga Badan Pendapatan Daerah (Bappenda).
“Dari sana kita akan bertanya pemanfataan aset penunjang itu seperti apa pengeloaannya, apa yang kita dapatkan bagaimana sistem pengelolaannya,” katanya.
Dari semua itu, lanjutnya pihaknya akan mengetahui apakah ada tida kontribusi secar langsung yang didapatkan Pemprod dari MotoGP itu. Apakah hanya sekedar multipalyer efek yang sekedar diraskan masyarkat yang melakukan kegiatan.(jho)