Diabaikan Pemkab, Bupati Diminta Turun Lihat Kondisi SDN 3 Bukit Tinggi

  • Bagikan
F SD.
WINDY DHARMA/RADAR MANDALIKA TURUN: Interaksi Wakil Ketua DPRD Hj Nurul Adha dengan murid SDN 3 Bukit Tinggi Kecamatan Gunungsari, Selasa kemarin (2/11).

LOBAR – Keberadan SDN 3 Bukit Tinggi, Kecamatan Gunungsari diabaikan pemerintah daerah. Sekolah yang tergusur akibat pembangunan mega Proyek Bendungan Meninting itu hingga kini tak jelas nasibnya. Pasalnya, murid dan gurunya sudah tiga kali pindah dan menumpang di rumah guru untuk proses belajar mengajar. Pasalnya sejak gempa 2018 lalu bangunan sekolah itu hancur bahkan diperparah dengan digusur dampak pembangunan proyek bendungan itu 2020 lalu.

Wakil Ketua DPRD Lobar Hj Nurul Adha pun meminta bupati beserta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) untuk turun melihat kondisi sekolah itu. Sebab politisi PKS itu begitu sedih saat melihat langsung bersama Anggota DPRD Dapil Gunungsari-Batulayar H Zulfahmi kondisi sekolah yang kini menempati bangunan RTG belum selesai milik warga, kemarin (2/11). Bahkan untuk sampai di lokasi itu tak mudah. Karena untuk bisa sampai ke sekolah sementara di atas perbukitan itu, harus menempuh jarak sekitar tiga kilometer dari kantor desa. Medanya pun tak mudah, karena harus turun naik bukit dengan akses jalan yang terjal dan licin serta melewati sungai. Bahkan melalui mega proyek bendungan meninting. Kondisi itu harus dilalui guru bersama para muridnya setiap hari. Bangunan sekolah sementara itupun terbilang tak layak. Tanpa ada tembok yang menutupi, ruang kelas pun dibuat dengan debatasi papan triplek. Hanya ada tiga kelas dibangunan RTG itu.
Kepala SDN 3 Bukit Tinggi, Sariu mengaku sudah berkoordinasi kepada Dikbud Lobar terkait lahan penganti untuk sekolah itu. Namun pihak dikbud mengaku hingga kini justru lahan sekolah yang kena pembangunan proyek itu belum juga dibayarkan.

“Harusnya disiapkan dulu lahannya baru dibongkar,” ungkapnya saat ditemui Wakil Ketua DPRD Lobar Hj Nurul Adha.

Tak hanya itu justru pihak Sekolah yang diminta untuk mencari lahan untuk bangunan sekolah yang baru. Sehingga pihaknya pun harus berurusan dengan pemilik tanah yang akan dibayar. Bahkan demi menjaga harga tanah tak naik selama menunggu pemda membayar tanah itu, guru setempat terpaksa memberikan uang muka untuk lahan itu. Itupun kata dia guru, uangnya dari pinjaman.

“Dahulu Rp 25-30 juta (perare), kalau sekarang Rp 70’an juta, maka kita iket dulu dengan DP biar tidak naik,” jelasnya.

Dibenak para guru itu, ketika lahan diambil alih untuk pembangunan Bendungan, pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) akan membayar kepada Pemkab Lobar sebagai pemilik aset. Pihaknya pun berinisiatif untuk ke BWS menayakan pembayaran lahan, namun pihaknya disarankan untuk menayakan kepada PPK Tanah.

“Kita kejar PPK Tanahnya katanta sedang berproses di LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara). Terbaru infomasi kita peroleh dari PPK, tinggal menunggu pelepasan dari BPN, nah modelnya itu kita tidak tahu,” sambungnya.

Kondisi itu membuat para guru itu bertanyakan nasib sekolah itu sampai kapan akan seperti itu. Sebab jika melihat proses pembebasan lahan untuk pembelian lahan akan membutuhkan waktu, mulai dari appresial hingga pembayaran. Sedangkan kondisi sekolah sekarang kurang layak untuk proses belajar mengajar. Belum lagi ketika hujan tiba membuat proses belajar tidak nyaman.

” Malah kita terpaksa menginap karena jembatan tak bisa dilalui karena air naik,” imbuhnya.

Pihaknya hanya bisa berharap adanya bantuan kalangan DPRD untuk menyuarakan persoalan ini. Bahkan bisa mengawal agar pengadaan lahan bisa segera diperoleh.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Lobar Hj Nurul Adha menilai Pemkab Lobar lalai dalam penanganan sekolah ini. Padahal setiap rapat pihaknya selelu menayakan penanganan sekolah terdapak gempa termasuk SDN 3 Bukit Tinggi itu. Namun nyatanya kondisinya masih memprihatinkan.

“Kalau pemerintah pusat yang punya wewenang untuk pembebasan lahan, harusnya dikawal betul oleh Pemkab. Lihat anak-anak ini, ini anak kita semua, dan bagimana perjuangan guru-guru ini,” ungkapnya.

Wanita disapa Umi Nurul ini bahkan merasa bupati termasuk kepala dinas tak pernah turun melihat kondisi sekolah ini. Hanya menerima laporan saja namun tak melihat realitanya.

“Kalau dia turun saya yakin pasti ada kepeduliannya dan kemauan untuk menyelesaikan. Tapi ini dasarnya memang ndak pernah turun dia,” kritik politisi PKS itu.

Menurutnya dari pada menganggarkan pembebasan lahan untuk jalan Sopoq Angen yang mencapai Rp 32 miliar lebih. Umi menilai lebih baik mengutamakan kebutuhan dasar pendidikan masyatakat yang jelas sangat membutuhkan.

“Ini loh kondisinya luput dari perhatian,” sesalnya.
Pihaknya pun berencana akan memanggil pihak BPKAD, Dikbud hingga BWS untuk permasalahan sekolah itu. (win)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *