Dewan Asal KLU Nilai Keputusan Gubernur Rugikan Masyarakat

f .Sudirsah Sujanto

JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA Sudirsah Sujanto

MATARAM – Anggota Fraksi Gerindra DPRD NTB, Sudirsah Sujanto “menyerang” Gubernur Zulkiflimansyah terkait kontrak kerjasama PT. Gili Trawangan Indah (GTI) dengan Pemprov NTB. Khususnya dalam mengelola lahan milik Pemprov seluas 65 hektare di Gili Trawangan.
Politisi Dapil Lobar-KLU ini malah menyebut Pemprov sudah ‘dipecundangi’ PT GTI. Setelah GTI intervensi dalam mengelola aset Pemprov yang sempat ditelantarkan. “Pernyataan ini bagi saya tidak berlebihan dan cocok dengan sikap dan keputusan Gubernur NTB Zulkieflimansyah terhadap nasib 65 hektare aset tanah Pemprov di Trawangan yang ditelantarkan PT GTI selama puluhan tahun,” ungkap tegas Sudirsah di Mataram, Senin kemarin.

Sudirsah mengatakan, hampir satu tahun proses pertimbangan, kajian dan observasi yang dilakukan gubernur dalam menyikapi kerja sama tersebut. Apalagi, wakil rakyat secara kelembagaan telah mengeluarkan rekomendasi agar kontraknya diputuskan. Namun pemprov tak merespons.
“Namun endingnya bukannya baik, bukannya manfaat yang diperoleh oleh masyarakat, tapi mudarat yang didapat atas putusan akhir terhadap penelantar tanah PT GTI,” katanya tegas.

Sebagai wakil rakyat, dia telah berulang kali menunjukkan fakta, memperlihatkan kondisi empiris betapa hancurnya daerah dan masyarakat atas kerugian yang diakibatkan oleh GTI, berdasarkan temuan KPK dan hasil kajian jujur berbagai pihak, namun gubernur Zulkieflimansyah dilihatnya seperti orang malas mendengar menerima masukan rasional orang lain.

Sudirsah mengingatkan, hasil investigasi KPK menemukan triliunan rupiah kerugian negara di lahan yang dikelola PT GTI ini. Sementara secara langsung juga bisa dilihat tidak satu pun point kontrak yang dipenuhi PT GTI di Trawangan dan itu berlangsung puluhan tahun bahkan sejak kontrak dikeluarkan tahun 1995 silam. Ada apa?
“Mungkin karena gubernur ini bukan orang NTB tulen? sehingga tidak bisa merasakan derita rakyat,” sentilnya pedas.

Wacana pemutusan kontrak GTI yang justru diinisiasi oleh gubernur, malah akhirnya hanya isapan jempol dan parahnya menjadi Pemberi Harapan Palsu (PHP) yang kemudian tersisa hanya janji kosong.

“Hanya karena ambisinya yang ingin memuliakan investasi?” tanyanya heran.

Sebagai rakyat asal KLU dan menjadi wakil rakyat Dapil Lobar-KLU, dimana lokasi aset Pemprov yang dikontrak GTI itu dirinya merasa prihatin dengan sikap politik dan keputusan gubernur ini. Bayangkan lebih dari setengah masa ke kepemimpinannya, tidak banyak prestasi fundamental yang bisa dicapai. Malah sebaliknya, gubernur nampak lemah di depan pengusaha dan berakhir “dipecundangi”.

“Pak gubernur sebagaimana kita lihat di media akhirnya menyatakan akan memberi “Adendum” kepada perusahaan yang untuk kesekian kalinya saya sebutkan adalah konsorsium,” sebutnya.
Dewan ini pun bertanya dimana letak kemuliaan investor seperti itu yang jelas dan nyata telah merugikan daerah selama bertahun-tahun.
Dirinya sepakat, kalau mengikuti konsep presiden Jokowi yang memuliakan investasi, tetapi presiden secara tegas memberlakukan itu untuk investasi yang menghasilkan keuntungan dan kemanfaatan bagi negara dan rakyat.
“Ini gubernur NTB, malah tidak bisa melihat dan membedakan investor yang layak dimuliakan dengan investor yang me-mudharatkan,” katanya.

Gubernur mesti menyadari, keputusannya memberi waktu lagi untuk GTI akan memperpanjang derita Gili Trawangan hingga nanti tiba saatnya gubernur ini lengser dari kekuasan. Dan ini tentu makin menambah daftar panjang sejarah gubernur NTB yang justru menyengsarakan rakyat di daerah tersebut.
“Kami sekali lagi tentu makin merasa sedih dan miris karena perjuangan rakyat makin jauh berhasil,” sebut dia.(jho)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Tebang Pohon, Kades Aik Darek Klaim Ada Izin

Read Next

Korupsi, Bos PT. SAM Dijebloskan ke Bui

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *