MATARAM – Bantuan jaring pengaman sosial (JPS) Kota Mataram menjadi sorotan banyak pihak. Mulai dari kalangan anggota dewan, hingga warga tingkat bawah. Pasalnya, data penerima bantuan bagi terdampak Covid-19 ini, sampai sekarang masih saja amburadul. Sehingga memicu keresahan di tengah masyarakat.
Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Hj. Baiq Asnayati mengungkapkan, target jumlah penerima bantuan JPS Kota Mataram sebanyak 26 ribu kepala keluarga (KK). Namun diakui bahwa pihaknya saat ini masih melakukan perbaikan data penerima. Proses validasi data penerima bantuan terus berjalan.
“Memang proyeksinya (penerima bantuan) 26 ribu KK. Ini kan banyak data-data anomali. Ini sedang berproses,” ungkapnya, Rabu kemarin.
Belum beresnya data penerima JPS Kota Mataram, membuat Asnayati tidak bisa memastikan secara pasti jumlah bantuan yang akan disalurkan kepada masyarakat terdampak Covid-19. Hal ini lantaran data penerima bantuan yang masih dinamis. Sebab, masih adanya warga yang belum masuk data calon penerima bantuan.
“Kita masih menunggu tanda terima yang sudah. Sama pengaduan-pengaduan masyarakat ,” kata perempuan berjilbab itu.
Anggaran JPS Kota Mataram diambil dari APBD murni 2020. Setiap paket bantuan senilai Rp 250 ribu per KK. Bantuan yang diberikan berupa paket sembako kepada warga terdampak pandemi dalam kurun waktu enam bulan. Penyaluran paket bantuan mulai dari April sampai September mendatang.
Diketahui, jumlah paket bantuan sembako yang telah tersalurkan ke masyarakat untuk tahap pertama/April hanya baru 13.282 paket atau KK. Masih banyak sisa paket bantuan yang belum tersalurkan untuk bantuan tahap pertama. Kendalanya, karena disinyalir data penerima bantuan yang masih amburadul.
“Ndak bisa sekaligus dengan kondisi kayak begini. Bulan puasa pula kan. Kita laksanakan (penyaluran) tahap pertama dulu. Pasti kan nati ada data-data anomali,” terang dia.
Asnayati juga tidak bisa memastikan berapa sisa paket sembako yang belum tersalurkan untuk tahap pertama. Lantaran pihaknya masih menyempurnakan atau memvalidasi data. Karena masih banyak data anomali berlum terkumpul. Karenanya, belum semua bantuan diterima masyarakat.
“Kita masih menunggu pengaduan-pengaduan (masyarakat). Sama yang sudah kita saurkan itu. Itu kan ada dobel, penggantinya siapa,” jelas dia.
Pendataan dilakukan oleh lurah atau kepala lingkungan. Warga yang belum masuk data penerima bantuan dan layak mendapat bantuan harus didata. Komponen-kompenen penerima bantuan JPS Kota Mataram sudah ditentukan oleh Pemkot Mataram.
“Semua pasti dapat sepanjang mereka terdampak (Covid-19). Sepanjang itu sesuai keriteria yang sudah kita tetapkan. Mereka tidak mampu, pekerja formal maupun non formal yang terdampak (dan sebagainya),” ungkap Asnayati. (zak)