Dana Kelurahan Sumber APBD Dibagi Rata

Amiruddin scaled

DOK/RADAR MANDALIKA H Amiruddin

MATARAM – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram dipastikan tidak akan mendapat Dana Alokasi Khusus (DAU) tambahan untuk dana kelurahan di tahun 2021. Artinya untuk tahun depan, 50 kelurahan se-Kota Mataram tidak lagi menerima kucuran dana langsung dari pemerintah pusat. Sementara, di tahun 2019 dan 2020, masing-masing kelurahan mendapat dana sekitar Rp 370 juta dari DAU tambahan.

Kepala Badan Perencanana dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram, H Amiruddin mengatakan, selama dua tahun terakhir, Pemkot mendapat bantuan dana kelurahan langsung dari pemerintah pusat melalui DAU tambahan. Tapi di tahun 2021, Pemkot kini tidak lagi mendapat DAU tambahan.

Meski kelurahan tidak lagi mendapat anggaran dana kelurahan dari pemerintah pusat. Pemkot kata Amiruddin, tetap mengalokasikan anggaran untuk dana kelurahan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021. Ini sesuai amanat dari pemerintah pusat. Bahwa, Pemda juga harus mengalokasikan anggaran untuk dana kelurahan melalui APBD.

“Jadi, kita murni hanya menganggarkan dari APBD Kota Mataram dikurangi DAK (Dana Alokasi Khusus),” ungkap dia, pekan kemarin.

Kendati mendapat alokasi anggaran untuk dana kelurahan dari APBD tahun 2021. Namun, pemerintah kelurahan tampaknya akan gigit jari. Pasalnya, Pemkot memastikan untuk mengurangi alokasi anggaran dana kelurahan dari APBD tahun depan. Yang total besaran nilainya sekitar 3 persen untuk 50 kelurahan se Kota Mataram.

“(Alasannya), karena angka rencana pendapatan kita (APBD 2021) kan menurun sekitar seratusan miliar. Dari Rp 1,4 triliun menjadi Rp 1,3 triliun,” cetus Amirudin.

Dia menambahkan, bahwa anggaran di tahun depan banyak dialokasikan terutama untuk menggolkan delapan program strategis sesuai arah pembangunan daerah di 2021. Diantaranya, untuk pengentasan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan lain sebagainya.

Sedangkan untuk tahun 2019 dan 2020, Pemkot mengalokasikan anggaran dana kelurahan sebesar 5 persen di APBD. Kini cuma dialokasikan sekitar 3 persen di APBD 2021. Karena itu, selain harus gigit jari lantaran tidak mendapatkan kucuran dana langsung dari pemerintah pusat, kelurahan juga tampaknya akan mengelus dada karena jatah anggaran kelurahan melalui APBD pun berkurang alias dipangkas. Karena disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.

Menurut Amiruddin, berkurangnya alokasi anggaran untuk dana kelurahan bukan berarti program kegiatan di tiap kelurahan tidak akan maksimal. Ditegaskannya, kegiatan di kelurahan harus tetap dimaksimalkan untuk kepentingan warga masyarakat. Yaitu, untuk kegiatan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

“Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 130 Tahun 2018, bahwa bantuan dana kelurahan digunakan untuk pemberdayaan dan infrastruktur,” jelas dia.

Anggaran yang dialokasikan sekitar 3 persen di APBD 2021 akan dibagi rata. Tidak lagi seperti sebelumnya, dana kelurahan yang dialokasikan melalui APBD harus dibagi secara proporsional untuk masing-masing kelurahan. Perhitungan sebelumnya berdasarkan beberapa item/indikator. Diantaranya melihat luas wilayah, kepadatan pendudukan, tingkat kemiskinan, dan lainnya.

Kenapa tidak lagi berdasarkan item tersebut? Amiruddin menerang, karena PP Nomor 73 Tahun 2009 terkait hal itu sudah dihapus. “Sehingga besar kecilnya dana kelurahan tidak lagi berdasarkan indikator-indikator misalnya kepadatan penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah. Itu tidak diatur lagi. Perintah pusat itu dibagi rata,” jelas dia.

Seperti diketahui sebelumnya, anggaran yang dikelola kelurahan baik dari DAU tambahan dan APBD berbeda. Mulai dari Rp 1,2 miliar sampai Rp 1,8 miliar per kelurahan. Alokasi anggaran dilihat dari luas wilayah, kepadatan pendudduk tingkat kemiskinan, dan lainnya.

Sementara di tahun 2021, anggaran yang akan dikelola tiap kelurahan dipastikan berkurang. Mengingat, pemerintah pusat tidak lagi mengucurkan anggaran DAU tambahan, dan total alokasi anggaran dan kelurahan melalui APBD dikurangi dari 5 persen menjadi 3 persen. (zak)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

“Tutup Mata” Parkir Liar di Pertokoan Praya

Read Next

Bawaslu Dalami Dugaan Pelanggaran Camat dan Anggota Pol PP

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *