KLU – Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun anggaran 2024 berlangsung di Gili Gaya Galery Pamenang, Kamis (16/3/2023). Pelaksanaan Musrenbang RKPD tahun anggaran 2024 itu enam sektor diharapkan menjadi fokus pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan di daerah.
Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu menyampaikan, mengacu pada RKP tahun 2024 dari Bappenas, maka arah pembangunan di KLU tahun depan berfokus pada enam sektor diantaranya pengurangan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, penguatan daya saing usaha dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar serta pelaksanaan pemilu 2024.
“Perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah saat ini harus dengan upaya dan kerja keras bersama disertai inovasi yang mudah diimplementasikan kepada masyarakat, selain itu pelaksanaan pembangunan haruslah memanfaatkan tenaga kerja lokal,” katanya.
Musrenbang tahun 2023 menjadi yang ketiga dalam pelaksanaan RPJMD 2021-2026, yang mana kata Djohan pembangunan Kabupaten Lombok Utara masih menghadapi tantangan yang cukup berat, Pasca bencana pandemi Covid-19 yang dampaknya terhadap aspek kesehatan dan ekonomi baik secara global, nasional maupun daerah.
“Setelah dicabutnya aturan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) oleh Presiden Republik Indonesia pasca pandemi Covid-19 turut memberikan dampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Utara,” ujarnya.
Sementara itu, ia membeberkan bahwa berdasarkan data dari BPS Kabupaten Lombok Utara persentase penduduk miskin di Kabupaten Lombok Utara pada Tahun 2022 menurun sebesar 1,11 persen menjadi 25,93 persen, dari tahun sebelumnya pada tahun 2021 yaitu 27,04 persen.
Selain itu juga berdasarkan rilis BPS tentang meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022 yang tumbuh positif sebesar 3,49 persen, dimana pada tahun 2022 sektor yang mengalami laju pertumbuhan tertinggi adalah sektor akomodasi dan makan minum atau aktivitas pariwisata yang mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 34,87 persen.
“Saat ini DAU di fokuskan untuk aspek pendidikan dan aspek kesehatan, disamping itu pemerintah pusat juga telah memberikan sekilas rambu-rambu arah penggunaan pendapatan transfer yang harus diikuti oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia,” bebernya.
Musrenbang RKPD yang mengangkat tema “Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pelayanan publik” dengan narasumber Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Iwan Kurniawan, ST., MM, Koordinator Perencanaan Dan Evaluasi Wilayah IV Direktorat PEIPD Kementerian Dalam Negeri Sondang L. Gaol, S.Sos., M.Eng.
Sementara itu, Ketua DPRD KLU Artadi menyampaikan pokok-pokok pikiran menuturkan bahwa secara umum pokok pikiran DPRD yang didapatkan melalui aspirasi masyarakat yaitu perihal sektor kesehatan, pendidikan, perkebunan, pertanian, infrastruktur, jalan, jembatan dan fasilitas umum lainnya. “Terdapat 1.342 jumlah kegiatan yang menjadi pokok-pokok pikiran DPRD KLU yang di dapatkan melalui aspirasi masyarakat,” jelasnya.
Pokok-pokok pikiran diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKPD tahun 2024, hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi, antara eksekutif dan legislatif. “Pemda harus mampu menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh,” ujarnya.
Kepala Bappeda Provinsi NTB yang diwakili oleh Kepala Bidang Ekonomi dan SDA Iskandar Zulkarnain, M.Si menyampaikan bahwa kegiatan Musrenbang sebagai perencanaan program dalam bentuk penyusunan dokumen RKPD yang akan di tindak lanjuti oleh perangkat daerah di masing-masing sesuai kapasitasnya.
Dimana Provinsi NTB mengalami peningkatan dalam capaian regulasi keuangan daerah dari tahun sebelumnya, namun di dominasi oleh sektor pertambangan hal tersebut menyimpulkan bahwa ekonomi kita kurang berkualitas.
“Saya berharap hasil dari Musrenbang ini nantinya mampu membantu peningkatan kualitas ekonomi, tidak hanya dari sektor pertambangan namun juga sektor pertanian, perkebunan, dan lainnya,” ungkapnya.
Dalam laporan Plt. Kepala Bappeda KLU Gatot Sugiharto, ST menuturkan Musrenbang Kabupaten sebagai lanjutan dari Musrenbang kecamatan. Adapun jumlah usulan masyarakat yang masuk dalam Musrenbang kecamatan tahun 2024 sebanyak 402 usulan dengan rincian usulan bidang ekonomi dan sumber daya alam sebanyak 83 usulan, bidang infrastruktur dan kewilayahan sebanyak 241 usulan, bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia sebanyak 78 usulan.
Lebih lanjut kata Gatot Isu strategis di KLU masih kuat pada masalah Kemiskinan yang pada tahun 2021 sebesar 27,04 persen, berdasarkan data dari BPS Kabupaten Lombok Utara berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi 25,93 persen, Stunting sudah menurun menjadi 22,94 persen. “Penurunan angka kemiskinan dan stunting tidak luput dari beberapa inovasi untuk bisa mengejar target nasional yaitu 14 persen,” jelasnya.
Selain itu pula ada beberapa upaya yang sedang dan akan tetap kita laksanakan untuk bisa keluar dari status daerah tertinggal diantaranya peningkatan perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah.
“Dengan dilaksanakannya empat upaya tersebut yang mana kriteria penentuan suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal diharapkan kita bisa terlepas dari status daerah tertinggal nantinya,” katanya.(dhe)