MATARAM – Statement politisi PDIP, Made Selamet soal program zero waste yang dinilai gagal apalagi sampai tudingan pencucian uang dengan penganggaran yang dilakukan Pemprov NTB mendapat tanggapan serius Fraksi NasDem di DPRD NTB. Nasdem menilai analisa itu tendensius dan politis. Pasalnya, zero waste merupakan program unggulan yang tertuang jelas dalam RPJMD Pemprov NTB bahkan telah diatur jelas dalam sebuah Peraturan Daerah (Perda).
“Sentilan itu kami melihat tendensius politis,” tegas Ketua Fraksi NasDem DPRD NTB, Bohari Muslim kepada media, kemarin.
Bohari mengatakan, ketika tudingan bersifat politis maka tentunya penilaiannya menjadi tidak obyektif. Seluruh pihak sudah mengetahui dalam Perda tentang Zero Waste kebutuah anggaran sangat terukur. Sesuai dengan kebutuhan pelaksaan program tersebut.
“Kalau politis berarti tidak obyektif penilaianya,” sentilnya.
Program Zero Waste Zul-Rohmi tentunya butuh proses lama dan dukungan kabupaten kota. Mengatasi masalah sampah tidak semudah membalikkan telapak tangan.
“Semua butuh proses,” tegasnya.
Masalah sampah tidak hanya menjadi masalah di daerah dan Indonesia, ini malah telah menjadi problem dunia. Yang menjadi problem selama ini masyarakat belum sadar total belum memami mana sampah yang produktif mana sampah yang bisa diolah kembali dan seterusnya. Mempertanyakan kesadaran warga menurutnya tidak usah terlalu jauh melihat warga kota Mataram malah di dewan saja masih sembarangan membuang sampah.
“Ndak usah melihat warga di kota. Kita saja di kantor dewan sembaranga buang sampah karena kita juga nggak paham,” terang Bohari.
“Artinya apa semua butuh proses.
Butuh waktu cukup lama,” sambungnya.
Menurut Bohari, justru program zero waste saat ini telah banyak membantu daerah bagaimana dalam menangani sampah.
Pada tahun 2018 sampah terkelola baru 20 persen. Sampai dengan tahun 2021 telah terkelola mencapai 49 persen. Berikutnya di tahun 2018 bank sampah baru 167 unit lalu di tahun 2021 bertambah menjadi 483 unit. Selanjutnya, program zero waste itu terbangunnya berbagai industrialisasi pengelolaan sampah misalnya Black soldier fly di Lingsar Lobar, Industri Pelet sampah campuran batu bara, Pirolisis kelola sampah menjadi solar, Pengolah limbah medis dan Pembangunan block solutions yaitu bata plastik terbuat dari sampah.
Berikutnya negara luar telah jelas memberikan dukungan untuk Indonesia khususnya NTB dalam mengelola sampah. Misalnya Finlandia mendirikan pabrik blok solusion itu yaitu pabrik mencetak bata plastik.
Di Lombok ini pembuangan sampah ada di Lombok Barat lalu diolah di TPA Kebon Kongok. Apa jadinya jika kondisi Kebon Kongok amburadul. Justru yang akan paling terkena dampaknya warga kota Mataram. Untuk itu pengelolaan yang dilakukan Pemprov NTB saat ini betul betul terkonsentrasi di Kebon Kongok. Itupun meski ada intervensi pemerintah pusat, daerah juga dutuntut untuk penyertaan modal (anggaran) dalam mengelolanya.
“Artinya program saat ini lebih banyak terkonsentrasi di Kebon Kongok khususnya tahun 2022 ini,” jelasnya.
Jika dilihat selalu ada pemborosan anggaran mestinya Made Selamet yang juga anggota Komisi II DPRD NTB yang bermitra dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) saat rapat teknis di komisi harusnya mendorong minta dirasionalisasi anggarannya.
“Minta penjelasannya bila perlu turun dong memantau. Kenapa pak Made tidak mempertanyakan semuanya saat itu. Harusnya dipertajam saat rapat teknis,” sentilnya lagi.
Bohari menegaskan, Pemprov sangat serius menjalankan program zero waste ini. Sebagian hasilnya telah jelas dilihat dan dirasakan meski semuanya masih butuh proses panjang.
“Semuanya masih berproses,” pungkasnya.(jho)