BLK Internasional Disorot

F BLKI

IST/RADAR MANDALIKA DISKUSI: Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda saat melakukan kunjungan kerja ke BLK Internasional di Lombok Timur bersama jajaran Komisi V DPRD NTB, kemarin.

MATARAM – Keberadaan Balai Latihan Kerja Internasional (BLKI) di Lombok Timur disorot. Hasil rombongan Komisi V DPRD bersama Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB berkunjung BLKI di Lenek menemukan sejumlah masalah. Ternyata yang bisa masuk BLK Internasional itu mereka harus ada besik bahasa Inggris. Tanpa memahami bahasa Inggris tentu mereka tidak akan bisa menyerap pengetahuan.

Wakil Ketua komisi V DPRD NTB, Lalu Wirajaya dikonfirmasi menjelaskan, BLK Internasional menyediakan dua jurusan pelatihan yaitu, pariwisata perhotelan dan kapal pesiar. Untuk dapat memahami jurusan yang diambil dengan memahami bahasa Inggris.

“Anak didik yang akan masuk harus ada basic bahasa Inggris. Ini yang biasa menjadi kendala anak-anak muda NTB masuk di BLK International,” kata politisi Gerindra itu.

Jaya sapaannya mengatakan sebagai solusi dalam masalah ini Pemerintah harus turun tangan. Pelatihan bahasa harus dimaksimalkan terutama mereka yang ingin masuk BLK tersebut. Jaya mempertanyakan peran rumah bahasa yang ada dibawah naungan Dikbud NTB selama ini. Menurutnya jangan sampai hanya dijadikan tempat pelatihan bahasa bagi mereka yang mendapatkan beasiswa belajar ke Luar Negeri (LN).

“Rumah bahasa harus dimaksimalkan untuk pelatihan, menggenjot pemahaman bahasa Inggris,” katanya.

“Nanti kita akan panggil mereka (pengurus rumah bahasa). Karena ini jadi temuan kita dibawah. Kita dorong Pemrov selesaikan dulu dong kewajibannya sekrang menggunakan rumah bahasa sebagai tempat belajar bagi pemuda pemuda kita unuk bisa masuk BLK,” tegas Jaya.

Komisi V juga menilai pemerintah masih lemah soal akses penempatan kerja anak anak didk yang telah tamat belajar di BLK. Dampaknya mereka yang telah selesai namun tidak punya akses bekerja menganggur. Padahal tantangan NTB kedepan bagaimana memastikan serapan tenaga kerja lokal di dunia pariwisata. Untuk itu pihaknya mendorong  Pemprov yaitu Disnaker untuk lebih jeli melihat potensi lapangan kerja bagi mereka yang telah selesai.

“Jadinya bukan menyelesaikan masalah justru memunculkan masalah baru,” ungkapnya.

Sementara, Anggota Komisi V DPRD NTB, Akhdiansyah menegaskan pelibatan tenaga lokal dalam sektor pariwisata NTB harus dikedepankan. BLK International menjadi komponen penunjang disektor tenaga kerja Di NTB dan nasional pada umunya. Untuk itu DPRD melalui komisi V, akan mendorong hili dan hulu agar BLK International berdampak lebih maksimal dalam menunjang tenaga kerja yang handal.

“Walau ditengah situasi pandemi hari ini (kemarin) saya bersama ketua DPRD NTB dan seluruh anggota komisi V mengunjungi BLK Intrrnational itu dalam rangka mengkonfirmasi kesiapan instrument produksi sumberdaya tenaga kerja yang memiliki kompetinsi unggulan,” papar Sekretaris Fraksi PKB DPRD NTB itu.

Akhdiyansah menyebutkan, pemerintah provinsi bisa bekerjasama dengan PT ITDC dalam rangka menyerap tenaga kerja lokal di sana.”ITDC merupakan mega proyek di NTB yang bisa menyerap banyak tenaga kerja local,” tandasnya.

Komisi V akan menfasilitasi ITDC agar menggandeng BLK di NTB termasuk BLK International untuk menyiapkan tenaga kerja NTB sebagai tenaga kerja prioritas di ITDC.

“Komisi V akan fasilitasi nanti itu,” ucapnya.

Yongki panggilannya mengatakan, serapan tenaga kerja di KEK Mandalika terlebih untuk menyambut Sirkuit MotoGP sangat besar. Untuk itu dewan mendorong agar Pemprov tidak lalai dalam masalah ini.

Untuk mengetahui detail kebutuhan serpaan kerja, Komisi V telah berencana memanggil ITDC Juli bulan depan. Bahkan Disnaker juga diminta dewan agar ITDC melakukan pemetaan resource tenaga kerja apa yang dibutuhkan dari masyarakat lokal.

“Itu yang akan kita akses dan dialogkan lebih jauh nanti saat dialog dengan ITDC,” paparnya.

Kepala BLKI Lotim, Sabar mengakui bahwa salah satu persoalan dihadapi masyarakat yang ingin bekerja di tempat yang layak, khususnya di luar negeri, masih banyak terkendala oleh bahasa Inggris.

Oleh karena itu, lanjut Sabar, peran pemerintah provinsi dalam hal ini ialah bagaimana menggerakkan semua BLK yang ada di kabupaten dan kota, sebelum diberikan peningkatan kompetensi dan kapasitas di BLKI Lotim.

“Khususnya bagi masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri masih banyak terkendala bahasa Inggris, makanya nanti para anggota dewan provinsi akan menindaklanjuti itu supaya masyarakat diberikan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan” tutupnya. (jho)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Peringatan Harganas, Keluarga Menjadi Wadah Sosialisasi dan Penerapan Protokol Kesehatan

Read Next

Rampok Beraksi di Rumah Tuan Guru

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *