JAKARTA — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah dengan Kementerian PPN/Bappenas RI.
Langkah tersebut dilakukan melalui audiensi Kepala Bappeda Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.Si., bersama Sekretaris Badan Baiq Yunita Puji Widiani, ST., M.Si., Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Iskandar Zulkarnain, S.Pt., M.Si., Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Laksmi Fortuna, ST., MT., serta sejumlah Perencana Ahli Madya dengan unit kerja di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas RI di Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya strategis Pemprov NTB untuk memperkuat sinergi perencanaan pembangunan sekaligus membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah pusat dalam mempercepat pencapaian target pembangunan daerah.
Sejumlah agenda strategis menjadi pembahasan, di antaranya peluang pembentukan Dana Abadi Daerah Provinsi NTB, strategi percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem maupun kemiskinan reguler, serta langkah-langkah meningkatkan produksi dan memperkuat ketahanan pangan daerah.
Dalam pembahasan tersebut, aspek regulasi, kebijakan, dan pemanfaatan data menjadi perhatian penting. Ketiganya dinilai menjadi fondasi agar setiap program pembangunan dapat disusun secara lebih tepat sasaran, terukur, dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti menekankan pentingnya membangun koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, terutama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang inovatif dan berkelanjutan.
Sinergi tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat kualitas perencanaan, tetapi juga membuka peluang pengembangan sumber-sumber pembiayaan baru bagi pembangunan daerah.
Melalui kolaborasi yang semakin erat dengan Kementerian PPN/Bappenas, Pemprov NTB terus mendorong lahirnya inovasi kebijakan dan pembiayaan pembangunan untuk menjawab berbagai tantangan daerah.
Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen NTB dalam mempercepat pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju terwujudnya “NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”. (jho)