PRAYA—Anggota Komisi IV DPRD Lombok Tengah, Legewarman mengungkapkan, jika belum lama ini pihaknya di Komisi IV telah lama memberikan rekomendasi kepada Dinas Pendidikan agar memperbaiki sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Namun, rekomendasi itu malah tak digubris dinas terkait.
“Tindak lanjutnya kosong, ini jadi masalah. Seperti kemarin saat pembahasan LKPJ nggak mau hadir, makanya juga percuma kita buat rekomendasi karena dipandang sebelah mata sama Pemkab,” kata Lege dengan nada kesal, Senin, (15/7).
Sebab, kata Lege, kondisi sekolah akan dilaporkan melalui Dapodik dan di sini bakal ditentukan besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima untuk perbaikan gedung sekolah.
Selama ini, sejumlah sekolah malah mengandalkan dana pokir anggota dewan untuk perbaikan gedung. Akan tetapi tidak mampu mengatasi begitu besarnya persoalan di dunia pendidikan.
“Pokir itu sekitar Rp 200 milliar tapi tidak cukup. Kondisi sekolah kita kurang baik sekitar 86 sekolah ,” bebernya.
Kendati demikian, pada tahun ini Lombok Tengah beruntung sekali karena mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 40 persen diperuntukan kepada bidang pendidikan.
Ditambahkan Ketua DPC PBB Lombok Tengah bahwa kebanyakan sekolah dapat ditangani melalui dana pokir itu pun hanya perbaikan atap saja. Katanya, bagian atap penting dilakukan perbaikan sebelum mengalami kerusakan lebih parah atau roboh.
“Makanya kita rekomendasikan agar tidak memakai kayu tapi atap baja ringan di RAB-nya,” tegas dia.
Dikatakannya, muncul banyak persoalan dalam dunia pendidikan di Lombok Tengah khususnya pada gedung sekolah yang menjadi sumber pemicu utama adalah semrawutnya Dapodik.
Salah satu contoh baru terungkap kondisi gedung SDN 1 Jangkih Jawa, Kecamatan Praya Barat yang memprihatinkan. Gedung sekolah ini sangat tidak layak ditempati.
“Dari dulu kita permasalahkan, kalau kita kaji semua masalah pendidikan dari Dapodik ini,” sebutnya.
Maka dari itu, Lege meminta Pemda melalui dinas terkait perlu memberikan perhatian khusus kepada operator sekolah.(zak)