LOTENG—Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Tengah (Loteng) mendapatkan perhatian serius dari DPRD Loteng.
Hal ini karena, pihak DPRD menilai banyak pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak PUPR selama ini kerap menjadi sorotan dan persoalan di tengah masyarakat.
Bahkan, terhadap laporan pertanggung jawaban dinas terkait tahun 2024, Komisi III DPRD memberikan belasan poin catatan pada dinas tersebut.
Sekretaris Komisi III DPRD Loteng, KI Agus Azhar menyatakan, pihaknya memberikan catatan serius pada PUPR Loteng. Hal itu karena, banyak persoalan tahun sebelumnya menjadi keluhan masyarakat.
“Kami sudah memberikan belasan catatan atau rekomendasi pada PUPR Loteng,” ucapnya.
Ia menegaskan, adapun beberapa catatan atau rekomendasi adalah mendorong Dinas PUPR untuk segera menyelesaikan seluruh tahapan pembangunan jembatan Kidang-Bangket Parak agar masyarakat dapat lebih mudah untuk melakukan aktivitas sosial, ekonomi dan pendidikan.
Kemudian, hotmix jalan yang telah dibangun pada tahun 2010 sudah mulai banyak yang rusak dan berlubang. Untuk itu DPRD mendorong supaya pemeliharaan dan rabat bahu jalan agar kondisinya tetap terjaga. Mendorong pemerintah daerah untuk melakukan reviu terhadap tata ruang wilayah yang telah tertuang dalam perda nomor 7 tahun 2011 tentang rencana tata ruang dan wilayah Loteng tahun 2011-2031, dengan mempedomani rencana tata ruang dan wilayah provinsi nusa tenggara barat yang tertuang dalam perda nomor 5 tahun 2024.
“Pemerintah daerah juga melalui dinas PUPR diminta melakukan penertiban terhadap masyarakat yang mendirikan bangunan di atas bahu jalan maupun di atas saluran air,” ucapnya.
Tidak hanya itu, spesifikasi pekerjaan lapen perlu ditinjau kembali untuk meningkatkan kualitas pekerjaan jalan. Selanjutnya, dalam menggunakan readymix hendaknya menggunakan standar agregat 2257. Terhadap ruas jalan desa yang telah ditingkatkan statusnya menjadi jalan kabupaten, agar menjadi prioritas dalam penganggaran.
“Perlu pemetaan terhadap kondisi seluruh ruas jalan kabupaten maupun desa sehingga ada skala prioritas dalam setiap perencanaan pembangunan maupun pemeliharaan ruas jalan,” tuturnya.
Untuk meningkatkan usia penggunaan jalan, maka penting untuk memperhatikan kondisi drainase yang ada di setiap ruas jalan.
“Pemerintah daerah diminta untuk memperhatikan kondisi jembatan dengan mengalokasikan anggaran yang memadai baik untuk pemeliharaan maupun pembangunan baru,” ucapnya.
Ditambahkan, terhadap minimnya anggaran yang dialokasikan untuk jalan dan jembatan, DPRD juga mendorong pemerintah daerah untuk mencari sumber pembiayaan yang dapat menuntaskan seluruh kebutuhan pembangunan jalan dan jembatan sesuai dengan skala prioritas.
“Saya harapkan pada dinas ini untuk memperhatikan segala catatan dan rekomendasi yang diberikan DPRD Loteng,” ungkapnya.(zak)