PRAYA – Munakip atlet boxer NTB yang meraih medali emas pada pekan olahraga nasional (PON) tahun 2016 di Jawa Barat, menjadi korban harapan palsu dari pemerintah NTB. Pada era pemerintahan TGB-Amin, Munakip mengaku pernah dijanjikan akan diangkat menjadi seorang aparatur sipil Negara (ASN).
“Sampai sekarang tidak ada informasi. Sekarang saya terpaksa jadi honorer di Dispora Lombok Tengah. Sebulan saya terima 400 ribu honor,” ungkapnya kepada media di rumahnya, Minggu siang.
Namun sampai dengan saat ini, Munakip masih optimis akan tetap bisa menjadi seorang ASN. Karena dengan jelas pemerintah NTB saat itu menjanjikan dengan mengangkat atlet peraih emas menjadi abdi Negara.
“Bahkan di kantor pernah saya nanyak sama teman di sana. Apa ada nasib saya menjadi PNS. Teman di sana bilang harus optimis dan sekarang kerja ihklas saja,” ceritanya.
Yang lebih membuat dia malu lagi, ketika ditanya nasib oleh para muridnya. Seperti apa nasib atlet kedepannya. Namun ia terus memberikan semangat kepada muridnya untuk tetap semangat meraih prestasi. “Cuma saya bilang, jangan terlalu mimpi jadi PNS. Cukup bisa hajikan kedua orangtua itu sudah luar biasa, niatkan ke sana saja,” katanya.
Munakip kepada media berharap agar pemerintah NTB bisa mendengar dan mengingat janjinya. Termasuk memperhatikan nasib atlet NTB secara menyeluruh.”Kalau pasmenang itu ramai. Kalau sekarang, iya seperti ini,” tuturnya sembari tersenyum.
Dari kemenangannya meraih medali emas saat itu. Dia mengakui menerima bonus dari pemerintah di NTB. Pemprov saat itu memberikan dia bonus uang tunai Rp 150 juta dan Pemkab Lombok Tengah Rp 50 juta. “Ini juga saya sangat syukuri. Cuma bonus itu saya gunakan daftarkan haji kedua orangtua,” bebernya.
Munakip khawatir, jika para atlet ini tidak mendapatkan perlakuan khusus. Para regenerasi atau atlet muda berikutnya sudah mulai berkurang. Bahkan mereka tidak lagi bersemangat.”Cuma di tempat saya, setiap latihan saya selalu berikan semangat kepada mereka,” ujar pria asal Tiwulekong Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya ini.
Sementara, sampai berita ini diturunkan belum ada keterangan pihak pemprov melalui Dispora NTB. Beberapa kali dihubungi belum ada yang bisa.(red)
