PRAYA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sri Retnowati mengimbau calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) agar lebih selektif memilih jalur keberangkatan.
Mengingat saat ini muncul banyak kasus PMI yang menjadi korban penyiksaan majikan. Selain itu, banyak CPMI ilegal yang terlantar akibat tidak selektif memilih jalur keberangkatan.
Menurut wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) 5 meliputi Kecamatan Jonggat dan Kecamatan Pringgarata ini, seharusnya calon PMI menggunakan jalur resmi atau PT yang jelas tempat dan kantornya.
“Jangan percaya dengan rayuan calo atau tekong,” kata Retno, Kamis (22/6/2023).
Anggota Komisi IV DPRD Lombok Tengah ini mendorong pemerintah terus menerus memberikan sosialisasi tentang mekanisme pemberangkatan tenaga kerja. Memberikan pemahaman dan edukasi kepada calon PMI dan masyarakat umumnya. Supaya hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi di kemudian hari.
“Jelaskan kepada mereka apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai tenaga kerja. Sampaikan juga apa hak dan kewajiban PT dan majikan di sana,” katanya.
Retno menekankan, tenaga kerja yang berangkat harus dibarengi kontrak kerja. “Di dalamnya, ada keseluruhan perjanjian antara pihak-pihak terkait. Semua itu harus jelas,” terangnya.
Pemerintah harus siap siaga untuk membantu tenaga kerja apabila dalam perjalanan kontrak ternyata terjadi insiden ketenagakerjaan.
“Pemerintah harus bantu menyelesaikan masalahnya. Bimbing mereka kemana harus melapor dan bagaimana mekanisme laporannya,” tandas Retno.(red)