MATARAM – Rencana pembangunan jembatan Lombok- Sumbawa sepenuhnya mendapatkan dukungan dari DPRD NTB. Meski dianggap masih mimpi tetapi dilihat wakil rakyat mimpi yang realistis apalagi saat ini akan mulai masuk ke tahap Feasibility Study (FS) atau uji kelayakan.
“Kami sangat mendukung itu,” kata Anggota DPRD NTB, Saat Abdullah di Mataram, kemarin.
Dewan Dapil Sumbawa itu menuturkan kehadiran jembatan itu bisa mempererat ke NTB an. Banyak nilai positif yang bisa dirasakan baik pemerintah maupun masyarakat secara umum. Ekonomi diyakininya akan semakin lancar, dari sisi pembiayaan logistik akan berkurang termasuk akan mampu menunjang pembangunan di Pulau Sumbawa.
Politisi NasDem itu malah mengatakan jika ada kendala yang dilakukan oleh PT. Nabil Surya Persada (NSP) selaku pihak yang telah MoU dengan Pemrov dalam rangka melakukan FS namun ditemukan kendala sehingga gagal dirinya siap mengundang pihak lain secara terbuka untuk bisa mewujudkan mimpi penduduk dua pulau itu.
“Intinya kita harus dukung itu,” katanya.
Pihaknya pun mendorong agar Pemrov terus intens membangun komunikasi dengan Pusat. Pasalnya beberapa kebutuhan anggaran diluar biaya konstruksi tidak akan mampu difasilitasi daerah hal itu disebabkan kondisi APBD NTB.
“Ia kita optimis itu tapi kalau pembiayaan dari APBD kan nggak mungkin bisa tanpa dukungan pusat,” ucapnya.
Biasanya jika dibutuhkan kontribusi daerah dalam pembangunan apapun pasti yang berkaitan dengan penyediaan lahan. Hal ini sangat lumrah ketika ada proyek besar termasuk jika ada program pusat yang masuk ke daerah.
“Ini perlu didukung. Harus (pembangunan jembatan) itu dilaksanakan,” ungkapnya.
Arus jalan dari Lombok Timur menuju pulau Sumbawa sudah padat. Jarak tempuh tidak sesuai dengan waktu tempuh. Untuk itu jembatan itu sebagai bentuk antisipasi Pemerintah Daerah dilihat dari Lintasan Hari Rata Rata (LHR). Melihat persoalan ini maka Pemda membuat sebuah terobosan dalam rangka percepatan arus barang dan jasa mengingat jalur itu masuk jalan nasional.
Anggota DPRD NTB lainnya, Rusak Turmuzi mengatakana Investor melihat ini peluang. Sangat layak untuk merencanakan membangun jembatan. Semuanya ini menjadi ranah investor dimana bisa juga terjadi Investor membangun kerjasama dengan lainnya (konsorsium).
“Apakah ada pengembalian investasi, dan dalam jangka sekian dana itu bisa dikembalikan atau banyak pola lain yang bisa dilakukan,” ucap Ruslan terpisah.
Jika Pemda tidak mampu membangun bisa saja Pemeirntah Pusat melalui BUMN membuat konsorsium atau bisa saja Pemda berkerjasama dengan badan usaha lainnya.
“Sehingga untuk menjawab semua persoalan tadi menunggu hasil FS. Dengan FS nya ini bisa kita tentukan ia atau tidak,” kata Politisi PDIP itu.
“Kalau bicara jangka panjang (Jembatan) ini sangat memungkinkan. Apalagi ini sudah jadi kebutuhan,” tambahnya.
Ruslan menjelaskan saat ini bukan soal ada atau tidak untuk membangun yang terpenting bagaimana Pemda melakukan improvisasi.
Ruslan mengatakan FS itu langkah awal memulainya. Untuk bermimpi bisa jadi diyakininya tidak dalam waktu dekat. Ruslan mencontohkan bagaimana pembangunan di KEK Mandalika itu yang dilakukan oleh PT ITDC dimana perencanaannya dimulai sejak tahun 1989 lalu baru mulai dikerjakan awal tahun 2019 dan akan berakhir seluruh pembangunannya ditahun 2034. Sehingga serapan tenaga kerja yang dinantikan bisa tembus diangka t 20an ribu. Contoh lain PT Newmont (AMNT) di Sumbawa yang saat ini sedang beroperasi perencanaannya sejak tahun 1986. Begitupun dengan Freeport yang mana mulai direncanakan dari tahun 1963.
“Mimpi ini akan jadi kenyataan. 5 atau 10 tahun baru bisa saja terealisasi,” katanya.
“Yang jelas ini sebuah keberanian terbosan baru memulai proyek ini. Intinya dewan support,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya dari hasil pra-FS dilakukan konsultan dari Korea sebelummya, biaya konstruksi jembatan tersebut mencapai Rp 850 miliar – Rp 1 triliun per kilometer (Km). Dengan panjang 16,5 KM, maka total anggaran yang dibutuhkan paling sedikit Rp 16,5 triliun hingga Rp 20 trililun jika termasuk penambahan aksesori. (jho)