MATARAM – Jembatan atas laut yang menghubungkan Lombok-Sumbawa akan segera dibangun. sementara rencana pembangunannya mulai masuk ke tahap Feasibility Study (FS) atau uji kelayakan akan dilakukan awal tahun 2021.
Rabu pekan lalu, Gubernur NTB, Zulkieflimansyah menandatangani kesepakatan bersama dengan PT. Nabil Surya Persada (NSP), yang merupakan salah satu perusahan nasional yang akan berinvestasi pada mega proyek tersebut. Termasuk membangun mitra dengan investor nasional maupun internasional.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Amry Rakhman menjelaskan, Pemprov sudah penandatanganan kerja sama dengan pihak NSP untuk melakukan uji kelayakan pembangunan jembatan Lombok – Sumbawa. Lokus utama dalam uji kelayakannya dilihat dari beberapa aspek diantaranya, aspek teknis, aspek ekonomi, lingkungan dan lain sebagainya.
“Kita telah bersepakat untuk menyusun uji kelayakannya. Kalau uji kelayakannya sudah ada, maka kita akan melanjutkan ke tahap lainnya termasuk memuali pembangunan,” katanya di Mataram kemarin.
Menurutnya, setelah tahap uji kelayakan sudah dilakukan maka selanjutnya pemerintah provinsi akan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat bahwa jembatan penghubung antar pulau itu layak untuk dibangun. Mengingat wacana pembangunan jembatan itu masuk sebagai wewenang nasional yang melintasi laut.
“Setelah MoU ini, kita akan bahas kembali dengan NSP bagaimana kerangka acuan uji kelayaknya. Insyaallah uji kelayakannya akan dimulai awal tahun 2021. Studi kelayakanya paling telat 1 tahun,” jelasnya.
Dijelaskannya, MoU atau kesepakatan ini paling telat selama 1 tahun kemudian akan dituangkan kedalam perjanjian kerja. Fungsi dari semua pihak yang bekerja sama dalam rencana ini, nanti dituangkan lebih rinci dalam perjanjian kerja. Sementara OPD yang melakukan pendampingan dan pengawasan selama uji kelayakan dilakukan adalah Bappeda itu sendiri.
Sementara itu, Direktur PT NSP, Fauzi mengatakan, kesepakatan ini merupakan pembuktian pihaknya kepada pemprov NTB untuk segera melakukan uji kelayakan terhadap pembangunan jembatan Lombok – Sumbawa. Termasuk kesiapan dari partner dengan investor Korea Selatan serta perusahaan lainnya.
“Setelah kerangka acua dan administrasi sudah terpenuhi, kita akan mulai melakukan studi kelayakannya di Januari 2021,” ungkapnya.
Menurutnya, uji kelayakan pembangunan jembatan ditargetkan selama dua bulan, kalau semua persiapan sudah terpenuhi. Ia menyakini bahwa pembangunan jembatan ini dapat meningkatkan infrastruktur ekonomoi masyarakat dan merangsang kembali destinasi pariwisata di dua pulau besar NTB tersebut.
“Setelah uji kelayakan semua sudah dilakukan maka langkah selanjutnya adalah memperkuat perjanjian kerja sama antara pemerintah dengan perusahaan,” tutupnya.
Data yang didapatkan Radar Mandalika soal anggaran FS dibutuhkan sekitar Rp 10 miliar. Konsultan asal Korea Selatan sebelumnya telah dijadwalkan untuk memaparkan hasil pra-FS jembatan Lombok-Sumbawa, namun terhalang pandemi Covid-19.
Untuk penganggaran proyek tersebut memang cukup sulit. Mengingat dari hasil pra-FS dilakukan konsultan dari Korea sebelummya, biaya konstruksi jembatan tersebut mencapai Rp 850 miliar – Rp 1 triliun per kilometer (Km). Dengan panjang 16,5 Kj, maka total anggaran yang dibutuhkan paling sedikit Rp 16,5 triliun hingga Rp 20 trililun jika termasuk penambahan aksesori. (jho)