PRAYA – Puluhan pendemo dari Aliansi Masyarakat Pemuda dan Rakyat (AMPERA) NTB ngamu-ngamuk di kantor bupati. Termasuk di Dinas PUPR setempat. Massa aksi spontan merusak sejumlah fasilitas di kantor bupati dan sekitarnya. Sejumlah gerabah sebagai pemanis kantor, kursi bahkan pintu jadi sasaran amukan massa aksi, Rabu kemarin.
Sebelumnya, massa aksi ini melakukan aksi ke kantor DPRD Lombok Tengah. Massa aksi diterima oleh Plt Sekwan Suhadikana.
Pendemo datang aksi buntut dari kekecewaan mereka terhadap janji palsu dari DPRD dan pemkab. Lantaran belum dikerjakanya ruas jalan Desa Bonder – Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat. Sejak tahun 2017 telah ditetapkan sebagai jalan kabupaten dan tahun 2018 terbit disposisi dari pemerintah melalui Wabup HL Pathul Bahri agar ruas jalan itu diperbaiki. Namun tak kunjung diperbaiki sampai sekarang.
Ketua AMPERA NTB, Kusnadi alias Unying mengatakan, masyarakat merasa kecewa tidak adanya realisasi terkait hotmix ruas jalan Bonder – Pandan Indah. Selama ini, DPRD hanya memberikan janji palsu dan janji manis ketika kampanye namun tidak ada realisasi selama 2 tahun terakhir.
“Kami sudah muak dengan janji DPRD, kami sudah tidak percaya dengan pemerintahan ini,” katanya di gedung kantor dewan.
Orator lainnya, Selamat Riadi alias Rebe menegaskan, dia juga sangat kecewa dan membakar ban bekas di depan gedung dewan. “Ini sebagai bukti pengkhianatan DPRD terhadap masyarakat Kecamatan Praya Barat dan Kecamatan Praya Barat Daya,” katanya.
Rebe mengatakan, dia telah bosan dengan janji pemerintah.”Lekak tunggak elak, silakan perkarakan saya dan saya siap diperkarakan. Kami siap perang, diadu, dan siap luka untuk kami bawa pulang,” katanya tegas.
Di lokasi, Kades Pandan Indah, Anhar Ditia mengungkapkan, dimana pihaknya yang telah berkoordinasi semalam untuk tidak membawa ribuan massa dan telah mengindahkan hal tersebut. Ini bentuk kepatuhan terhadap kepolisian dan pemerintah.
“Kami membutuhkan anggota DPRD Fraksi Golkar yang di komisi III yakni, Syarif yang sebelumnya telah menjanjikan kepada kami, jalan kami tidak layak berdebu dan berlumpur,” sebutnya.
Plt Sekwan DPRD Lombok Tengah, Suhandi Kana mengatakan di hadapan massa aksi. Semua anggota dewan sedang melaksanakan kegiatan reses. Namun pihaknya sudah menerima surat massa aksi untuk hari ini. “Sekarang dewan sedang melaksanakan reses turun menyerap aspirasi masyarakat,” katanya.
“Kami akan jadwalkan ulang di hari Jumat mendatang bersama Ketua DPRD, Komisi III dan Dinas PUPR,” tambahnya.
Usai aksi di kantor dewan, spontan massa aksi menggeruduk kantor bupati dan mencari Kepala Dinas PUPR. Massa aksi tak bisa dikontrol, massa aksi merusak sejumlah fasilitas kantor tanpa ada yang menghentikan. Tidak satupun ada yang menerima massa aksi.(tim/jay)
Suara Rakyat hanya dibutuhkan 1x dlm 5 tahun. 5 th selanjutnya, wakil rakyatlah yg akan mewakili kesejahteraan rakyat.