Jakarta – Kualitas pengawasan notaris menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga profesionalitas dan akuntabilitas layanan hukum kepada masyarakat. Untuk memperkuat hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) terkait dukungan narasumber pada Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Pengawas Daerah Notaris di Nusa Tenggara Barat.

Koordinasi dilaksanakan pada Kamis (19/11/2026) oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum NTB dengan Direktorat Perdata Ditjen AHU, yang diterima Kepala Subdirektorat Profesi Keperdataan, Dora Hanura. Pertemuan tersebut menindaklanjuti permohonan narasumber untuk kegiatan yang dijadwalkan pada 24 November 2026 di Hotel Lombok Raya, Mataram.

Dalam koordinasi tersebut, Kanwil Kemenkum NTB menyampaikan apresiasi atas dukungan dan sinergi Ditjen AHU selama ini, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan pengawasan kenotariatan. Rapat koordinasi Majelis Pengawas Notaris diharapkan menjadi ruang untuk menyamakan persepsi, memperkuat pemahaman terhadap tugas dan kewenangan, serta meningkatkan kualitas pengawasan notaris di wilayah NTB.

Dora Hanura menyampaikan bahwa permohonan narasumber akan ditindaklanjuti melalui koordinasi internal Ditjen AHU. Penentuan pejabat yang akan hadir masih menunggu hasil koordinasi dan kepastian lebih lanjut akan disampaikan kepada Kanwil Kemenkum NTB setelah proses tersebut selesai.

Kanwil Kemenkum NTB turut menyatakan kesiapan dukungan anggaran untuk akomodasi dan perjalanan narasumber sesuai ketentuan yang berlaku. Dukungan tersebut diharapkan dapat menunjang kehadiran narasumber secara langsung, sehingga materi dan arahan yang diberikan mampu memperkuat kapasitas anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris maupun Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Kakanwil Kemenkum NTB, Risman Somantri, menyampaikan bahwa pengawasan notaris harus terus diperkuat melalui sinergi dan koordinasi yang berkesinambungan. “Kami berharap koordinasi dengan Ditjen AHU ini dapat memperkuat pemahaman dan kapasitas Majelis Pengawas Notaris, sehingga pengawasan berjalan semakin optimal dan profesional demi menjaga kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat,” ujarnya.(red) 

By Radar Mandalika

Mata Dunia | Radar Mandalika Group

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *