Jakarta – Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah serta efektivitas pembentukan peraturan daerah menjadi sorotan dalam Dialog Nasional Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/11). Forum ini mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, dan berbagai asosiasi pemerintahan untuk membahas persoalan regulasi sekaligus mencari solusi bersama.
Dalam forum tersebut, Kanwil Kemenkum NTB melalui Kepala Divisi PPPH Erbata Sri Muliatini mengikuti pembahasan bersama perwakilan pemerintah provinsi, DPRD, kementerian/lembaga, serta asosiasi pemerintahan daerah. Kehadiran unsur Kanwil menjadi bagian dari keterlibatan jajaran Kementerian Hukum dalam menyerap berbagai persoalan dan usulan daerah terkait pembentukan regulasi yang lebih efektif dan responsif.
Mengangkat tema “Membangun Ekosistem Regulasi Pusat-Daerah: Sinergi DPD RI, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum untuk Perda yang Sahih, Selaras, dan Efektif Dilaksanakan”, dialog mengidentifikasi sejumlah persoalan dalam siklus pembentukan peraturan daerah.
Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mengungkapkan bahwa tantangan masih ditemukan sejak tahap perencanaan, penyusunan naskah akademik, hingga pelaksanaan regulasi. Keterbatasan kapasitas perancang, belum optimalnya partisipasi masyarakat, serta koordinasi antarlembaga juga menjadi persoalan yang perlu dibenahi.
Masukan turut disampaikan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). Organisasi tersebut mendorong penyamaan pedoman antarkementerian, penyederhanaan proses harmonisasi dan fasilitasi, serta penguatan ruang penyampaian aspirasi pemerintah kabupaten dalam pembentukan kebijakan nasional.
Salah satu pembahasan penting dalam forum tersebut adalah usulan penyesuaian Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014. Penyesuaian ini diharapkan memperkuat mekanisme penyampaian rekomendasi BULD DPD RI, termasuk pemberian penjelasan tertulis atas rekomendasi yang tidak diakomodasi. Integrasi sistem e-Perda, e-Harmonisasi, JDIHN, dan sistem pemantauan BULD juga didorong untuk mendukung keterpaduan informasi regulasi.
Bagi Kanwil Kemenkum NTB, berbagai masukan tersebut menjadi referensi dalam meningkatkan kualitas fasilitasi dan harmonisasi rancangan peraturan daerah di NTB. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan DPRD diperlukan agar regulasi yang dibentuk tidak sekadar memenuhi prosedur, tetapi benar-benar sesuai kebutuhan dan dapat diterapkan.
Dalam kesempatan berbeda, Kepala Kanwil Kemenkum NTB, Risman Somantri, menyampaikan bahwa kualitas regulasi sangat ditentukan oleh keselarasan kebijakan dan ketepatan dalam merespons kebutuhan daerah.
“Setiap daerah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Karena itu, pembentukan regulasi harus didukung kajian yang memadai, koordinasi yang kuat, serta harmonisasi sejak tahap perencanaan. Kami berkomitmen mendukung pemerintah daerah dalam menghasilkan produk hukum yang berkualitas, selaras, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Dialog nasional ini diharapkan menjadi ruang konsolidasi antarlembaga untuk membangun tata kelola regulasi yang lebih terintegrasi, sekaligus memperkuat hubungan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.(red)
