Jawa Tengah – Pengembangan kekayaan intelektual sebagai penggerak ekonomi daerah melalui sektor pariwisata menjadi fokus Grand Launching GI Tourism Indonesia bertajuk “From Origin to Experience” di kawasan Dataran Tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara, Jawa Tengah, Rabu (18/11).
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) turut hadir melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum Anna Ernita dalam kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) tersebut. Kegiatan ini menjadi langkah strategis mengintegrasikan pelindungan Indikasi Geografis (IG) dengan pengembangan pariwisata, budaya, dan kearifan lokal.
Kegiatan dihadiri Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar, serta sejumlah pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Dalam laporannya, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar menyampaikan bahwa Dieng ditetapkan sebagai kawasan percontohan GI Tourism Indonesia dengan mengangkat tiga produk IG, yakni Kopi Arabika Pegunungan Dieng, Purwaceng Dieng, dan Carica Dieng. Pengembangannya dilakukan melalui promosi digital, pendampingan pelaku usaha, serta penyediaan paket wisata yang dapat diakses melalui platform Atourin.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa Indonesia telah memiliki 281 produk Indikasi Geografis terdaftar, terbanyak di kawasan Asia Tenggara. Menurutnya, GI Tourism tidak hanya mempromosikan produk IG, tetapi juga mengangkat kekayaan alam, budaya, dan kearifan lokal sebagai daya tarik pariwisata hingga pasar internasional.
Grand launching dirangkaikan dengan penyerahan bantuan Kredit Usaha Rakyat kepada UMKM lokal, sertifikat Hak Cipta Tari Kolosal Dieng Negeri Kahyangan, serta sertifikat Merek Kolektif Kopi Arabika Pegunungan Dieng Banjarnegara. Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan edukasi ke sentra produk Carica dan Kopi Arabika Pegunungan Dieng.
Keikutsertaan Kanwil Kemenkum NTB menjadi kesempatan untuk memperoleh referensi pengembangan Indikasi Geografis yang dapat diterapkan di NTB, mengingat daerah ini memiliki beragam produk unggulan dengan kekhasan geografis dan kearifan lokal.
Sebelumnya, Kepala Kanwil Kemenkum NTB, Risman Somantri, menyampaikan bahwa pelindungan Indikasi Geografis harus diikuti dengan upaya meningkatkan nilai tambah produk dan kesejahteraan masyarakat.
“NTB memiliki potensi produk unggulan daerah yang sangat beragam. Pelindungan Indikasi Geografis perlu diperkuat agar tidak hanya menjaga kekhasan dan reputasi produk, tetapi juga membuka peluang ekonomi, memperluas pasar, serta mengintegrasikannya dengan sektor pariwisata. Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar potensi tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, GI Tourism diharapkan menjadi model pengembangan kekayaan intelektual yang mampu menghubungkan pelindungan produk unggulan daerah dengan pariwisata dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.(red)
