LOBAR—Kontestasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Bug-Bug, Kecamatan Lingsar, menghadirkan warna baru. Di tengah dominasi figur laki-laki yang maju, Laili Sa’adah muncul menjadi calon kepala desa (kades) perempuan pertama yang mengikuti kontestasi tersebut.
Bagi warga Desa Bug-Bug, sosok Laili sudah sangat dikenal. Perempuan berjilbab merah itu aktif di sejumlah organisasi desa, baik PKK desa maupun kecamatan. Bahkan, dirinya masih tercatat aktif sebagai Ketua Kelompok Wanita Tani (KWT) Desa Bug-Bug sejak 2018 sampai saat ini. Tak hanya itu, di momen keagamaan dirinya tetap menjadi Panitia Hari Besar Islam (PHBI).
Hal itu yang membuat warga setempat, terutama kaum emak-emak, mengharapkan dirinya untuk menjadi kades. Menurut Laili Sa’adah, niat utamanya maju dalam bursa pencalonan adalah untuk melengkapi dan memaksimalkan pembangunan desa yang belum optimal, terutama kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
“Keinginan untuk mengabdi dan membangun Desa Bug-Bug adalah alasan mencalonkan diri sebagai calon kades,” ungkap Laili Sa’adah saat ditemui di kawasan Gerung, Rabu (18/11).
Cakades nomor urut 3 dengan tagline “Salam Srikandi Pade Molah Pade Solah” membawa empat program unggulan untuk mengembangkan Desa Bug-Bug, terutama masalah pelayanan.
Kebutuhan kendaraan kedaruratan seperti ambulans desa menjadi prioritas utama yang ingin dibawanya. Pelayanan kesehatan ini dirasanya sangat penting dimiliki desa agar mempermudah dan mempercepat pelayanan kesehatan warga.
Sebab, selama ini untuk membawa warga yang sakit maupun yang berduka, terpaksa meminjam ambulans desa tetangga.
“Saya ingin sekali menghadirkan mobil ambulans untuk pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Di sisi tata pemerintahan, Srikandi berfokus pada transparansi tata kelola pemerintahan serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Dirinya berencana meningkatkan kapasitas kemampuan pemuda dan perempuan dalam bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perbengkelan, dan bidang lainnya.
“Perempuan maupun pemuda yang mungkin belum ada biaya kuliah, kita berikan pelatihan untuk mengembangkan keahliannya (skill). Biar bisa buka usaha (UMKM) ataupun kalau bekerja ke luar negeri dia memiliki keahlian dan kemampuan yang dibawa,” bebernya.
Tidak sampai di situ, wanita berjilbab itu juga memikirkan sisi kemanusiaan dan pelayanan sosial bagi warganya. Program santunan kepada warga yang kena musibah (meninggal dunia) dan santunan untuk anak yatim piatu disiapkannya. Dirinya tidak ingin para anak yatim piatu itu merasa sendiri di desa, namun pemerintah desa hadir untuk menjadi bagian keluarganya.
“Anak-anak kita ini merasa memiliki ibu bapak. Ketika membutuhkan seragam sekolah maupun buku, dia akan merasa memiliki ibu bapak di desa,” ucapnya.
Di sisi pembangunan desa, Laili sudah mempersiapkan rencana pembangunan fisik yang belum tersentuh, perbaikan gang/jalan dusun, hingga perbaikan fasilitas sarana olahraga yang ada di Desa Bug-Bug.
Meski seorang perempuan, Laili tidak merasa ciut bersaing dalam kontestasi tersebut dengan para laki-laki. Justru hal itu menjadi semangat dirinya untuk membuktikan bahwa seorang Srikandi juga mampu berbuat untuk desa. Sebab, perempuan dapat tegas dan juga mampu menyelesaikan permasalahan dengan pendekatan emosional.
“Karena di desa kita ini banyak perempuan-perempuan hebat, tidak hanya saya saja, banyak yang pemikiran gagasannya bagus-bagus. Kebetulan baru saya saja yang mencoba memberanikan diri untuk maju di kontestasi ini,” ujar perempuan yang juga aktif di organisasi Ikatan Istri Wakil Rakyat (ISWARA) Lombok Barat tersebut.
Sebagai seorang istri anggota DPRD Lobar, Laili sangat menyadari akan ada cibiran atau isu yang menerpa dirinya dalam berkontestasi di tingkat desa. Namun, hal itu tidak menjadi hambatan dirinya. Justru dirinya menilai, ketika dirinya menjadi kades dan suaminya anggota DPRD, akan mempermudah kolaborasi membangun desa. Terlebih dengan kondisi anggaran Dana Desa (DD) yang dipangkas pemerintah pusat untuk efisiensi dan program pusat, tentu siapa pun kades yang jadi akan dituntut mampu menjemput bola anggaran pusat untuk desa.
“Kita akan lebih gampang kolaborasi untuk mendatangkan program. Apalagi dana desa kita dipangkas. Bagaimana kades mengelola dana desa yang sudah dipangkas? Tentu dengan kita berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten, provinsi, pusat, dan DPRD,” pungkasnya. (win)

