MATARAM – Penyaluran bantuan modal Rp7 juta kepada ribuan keluarga miskin ekstrem dalam Program Desa Berdaya Transformatif di NTB menyisakan persoalan. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB menemukan sejumlah kelemahan sejak penetapan penerima, penyusunan proposal usaha, verifikasi kelayakan hingga mekanisme pengawasan bantuan.
Salah satu temuan yang disorot adalah penyeragaman bantuan kepada 5.162 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Padahal, dalam ketentuan program, bantuan maksimal ditetapkan Rp7 juta per keluarga.
Ketua Tim Riset Desa Berdaya Transformatif FITRA NTB, Gatot Sulistoni, mengungkapkan dalam pelaksanaan yang menjadi objek asesmen, seluruh keluarga menerima jumlah yang sama.
“Apakah semua keluarga memang membutuhkan modal dengan jumlah yang sama? Kita belum melihat adanya penyesuaian berdasarkan jenis usaha, kebutuhan, maupun kapasitas masing-masing keluarga,” kata Gatot saat memaparkan hasil studi yang dilakukan selama Oktober 2026 lalu.
Bahkan, menurut informasi yang diperoleh tim asesmen, proposal yang nilainya kurang Rp200 ribu dari batas bantuan disebut dikembalikan untuk diperbaiki agar menjadi Rp7 juta.
Bagi FITRA, praktik tersebut berisiko menggeser prinsip bantuan berbasis kebutuhan menjadi penyeragaman anggaran.
*Seleksi dan Kelayakan Usaha Menyisakan Celah*
FITRA juga menyoroti mekanisme penetapan penerima manfaat. Dari data awal BPS sebanyak 7.250 keluarga, dilakukan proses verifikasi dan eksklusi hingga tersisa 5.162 KPM.
Namun, masyarakat belum memiliki ruang memadai untuk mengusulkan keluarga miskin ekstrem yang tidak tercantum dalam daftar awal. Hasil penetapan penerima juga belum disertai mekanisme keterbukaan, keberatan, dan koreksi yang mudah diakses.
Selain itu, proses verifikasi dan validasi dinilai belum menunjukkan pemisahan fungsi yang memadai. Pendamping menjalankan proses pendataan, sementara posisi dan kewenangan validator belum dijelaskan secara tegas dalam regulasi.
Persoalan berlanjut pada penyusunan proposal. Dengan beban sekitar 40–50 keluarga per pendamping, penyusunan rencana usaha rata-rata berlangsung melalui tiga hingga empat kali pertemuan.
Gatot mempertanyakan apakah waktu tersebut cukup untuk memastikan jenis usaha benar-benar sesuai dengan kemampuan keluarga.
“Yang dibutuhkan bukan sekadar proposal selesai, melainkan rencana usaha yang benar-benar sesuai dengan kondisi dan kemampuan keluarga,” ujarnya.
Tim asesmen juga menemukan bahwa pemeriksaan proposal lebih banyak menitikberatkan kelengkapan administrasi. Belum terlihat verifikasi kelayakan ekonomi secara memadai oleh OPD teknis sesuai bidang usaha.
*Pendamping dan Pengawasan Perlu Diperkuat*
Kapasitas pendamping menjadi persoalan lain. Dengan penghasilan sekitar Rp2,6 juta per bulan yang sudah termasuk kebutuhan operasional, pendamping harus menangani puluhan keluarga dengan lokasi dan karakteristik usaha berbeda.
Di sisi pengawasan, FITRA mengingatkan risiko adanya permintaan sebagian uang bantuan oleh pihak lain. Dalam salah satu wawancara, penerima manfaat mengaku bersedia memberikan sebagian bantuan karena merasa tidak enak menolak orang yang pernah membantunya.
Gatot menilai penerima perlu mendapatkan edukasi bahwa bantuan merupakan hak mereka sepenuhnya.
“Harus ada mekanisme khusus yang dibangun untuk melindungi penerima bantuan,” tegasnya.
FITRA mendorong pemerintah menyediakan saluran pengaduan yang aman, perlindungan pelapor, penanganan laporan, serta penindakan terhadap pelanggaran. Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya dinilai dari bantuan yang telah dicairkan, tetapi juga ketepatan sasaran, kelayakan usaha, dan perlindungan keluarga penerima. (red)
