MATARAM – Program Desa Berdaya Transformatif Pemerintah Provinsi NTB dinilai belum didukung tata kelola dan koordinasi antarlembaga yang memadai. Ketidakjelasan pembagian kewenangan antar OPD, lemahnya koordinasi dengan pemerintah kabupaten atau kota, hingga kualitas pendamping menjadi sejumlah persoalan yang perlu segera dibenahi.
Direktur SOMASI NTB, Dwi Arie Santo, menyampaikan catatan tersebut saat menanggapi hasil asesmen Program Desa Berdaya yang dipaparkanoleh Ketua Tim Asesmen FITRA NTB, Gatot Sulistoni.
Menurut Aries, persoalan mendasar terlihat dari belum jelasnya pihak yang memimpin dan mengendalikan program. Pengelolaan anggaran berada di Dinas Sosial, sedangkan pelaksanaan kegiatan melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD).
“Ini agak janggal. Dalam kondisi normal, pengguna anggaran juga bertanggung jawab terhadap keluaran dan hasil atau outcome kegiatan. Namun, dalam program ini, Dinas Sosial seolah hanya menunggu laporan dari dinas lain,” ujarnya.
Pembagian kewenangan tersebut dinilai berpotensi menghambat pengambilan keputusan, terutama ketika pelaksanaan program membutuhkan penyesuaian kegiatan dan penggunaan anggaran secara cepat.
Koordinasi Daerah dan Ketepatan Bantuan
Aries juga menyoroti lemahnya koordinasi dengan pemerintah kabupaten maupun kota. Padahal, intervensi pemberdayaan ekonomi membutuhkan dukungan lintas sektor, mulai dari peternakan, perdagangan, koperasi hingga pemasaran.
Ia mencontohkan bantuan usaha peternakan ayam yang tidak cukup hanya menyediakan modal. KPM juga membutuhkan dukungan teknis, penanganan penyakit ternak, ketersediaan pakan, serta kepastian akses pasar.
“Jangan sampai intervensi yang dilakukan melalui program ini justru tidak memperbaiki apa yang sebelumnya sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten maupun kota, bahkan malah merusaknya,” katanya.
Menurut dia, kebutuhan setiap keluarga juga tidak selalu berupa modal usaha. Sebagian mungkin membutuhkan pekerjaan, sementara keluarga lain yang sudah memiliki produk justru membutuhkan akses promosi dan pemasaran.
Karena itu, penentuan bentuk bantuan harus didasarkan pada kondisi dan kebutuhan masing-masing keluarga, bukan menggunakan pola intervensi yang seragam.
Verifikasi dan Pendampingan Perlu Dibenahi
Persoalan lain menyangkut proses penetapan penerima manfaat. Aries mempertanyakan kecukupan waktu verifikasi dengan jumlah calon penerima yang harus diperiksa oleh setiap pendamping. Ia juga menilai mekanisme uji publik dan pengajuan keberatan perlu disediakan agar penetapan KPM lebih terbuka dan akuntabel.
Kualitas pendamping turut menjadi perhatian. Selain mendampingi usaha, mereka dituntut mampu menghubungkan kebutuhan KPM dengan OPD teknis. Namun, fungsi tersebut sulit dijalankan apabila OPD terkait tidak memiliki program dan anggaran pendukung.
Aries juga mengkritisi penyusunan proposal usaha yang hanya dilakukan melalui tiga kali kunjungan. Menurutnya, kondisi tersebut berisiko menghasilkan proposal seragam yang sekadar mengganti nama penerima, tanpa benar-benar menggambarkan kebutuhan dan potensi setiap keluarga.
“Jangan-jangan, proposal yang disusun untuk 50 KPM oleh satu orang pendamping justru hanya berupa template. Isinya sama, tetapi nama penerima manfaatnya berbeda,” ujarnya.
Ia menilai persoalan koordinasi, ketepatan sasaran, mekanisme pendampingan, dan akses pasar semestinya dipersiapkan sejak tahap perencanaan, bukan diperbaiki setelah program berjalan.
“Persoalan-persoalan mendasar seharusnya sudah dapat dideteksi dan disiapkan sejak tahap perencanaan,” kata Aries.
Menurutnya, evaluasi tersebut perlu menjadi refleksi agar pelaksanaan Desa Berdaya di tahun-tahun berikutnya tidak sekadar mengejar penyaluran bantuan, tetapi benar-benar mampu membangun kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat secara berkelanjutan.(red)

