MATARAM – PT Air Minum Giri Menang (Perseroda) membantah tuduhan melakukan intimidasi terhadap media. Melalui siaran pers resmi, manajemen PT AMGM menegaskan komitmennya untuk menghormati kemerdekaan pers serta menjaga hubungan profesional dengan seluruh insan pers di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Manajemen menyebutkan, saat ini PT AMGM hanya menjalin kerja sama dengan dua media untuk kebutuhan sosialisasi pelayanan air kepada masyarakat.
Perusahaan juga menegaskan bahwa media memiliki peran strategis dalam kehidupan demokrasi, terutama dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, menjalankan fungsi kontrol sosial, serta mengawal kualitas pelayanan publik.
“PT Air Minum Giri Menang (Perseroda) senantiasa menghormati kemerdekaan pers sebagai bagian penting dalam kehidupan demokrasi,” demikian pernyataan manajemen dalam siaran persnya.
Ketua SMSI NTB Soroti Independensi Media
Menanggapi polemik tersebut, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi NTB, H. Abdus Syukur, MH, mengingatkan pentingnya menjaga independensi media dalam menjalankan fungsi jurnalistik.
Menurut Syukur, hubungan kerja sama komersial antara perusahaan, termasuk BUMD, dengan media harus dipisahkan secara tegas dari kebijakan redaksional.
Ia menilai, apabila benar terdapat tekanan atau ancaman penghentian kerja sama iklan sebagai respons terhadap pemberitaan, hal tersebut perlu menjadi perhatian bersama.
“Pers memiliki kemerdekaan dalam menjalankan fungsi jurnalistik. Jangan sampai kerja sama bisnis atau kontrak iklan dijadikan instrumen untuk memengaruhi kebijakan redaksi. Hubungan komersial antara perusahaan dan media tidak boleh mencampuri independensi pemberitaan,” ujar Syukur.
Ia menjelaskan, perusahaan pers bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Karena itu, apabila ada pihak yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan, tersedia mekanisme penyelesaian melalui hak jawab, hak koreksi, maupun pengaduan kepada Dewan Pers.
“Jika ada keberatan terhadap produk jurnalistik, sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme yang telah diatur dalam undang-undang. Komunikasi dan klarifikasi merupakan langkah yang lebih tepat dalam menyelesaikan persoalan pemberitaan,” katanya.
SMSI Minta Bisnis dan Kebijakan Redaksi Dipisahkan
Syukur juga mengingatkan perusahaan media agar tetap menjaga independensi dan profesionalisme, termasuk ketika menjalin kerja sama dengan pemerintah, BUMD, maupun pihak swasta.
Menurutnya, kepentingan bisnis tidak boleh mengurangi tanggung jawab media dalam menyampaikan informasi kepada publik.
SMSI NTB, lanjutnya, mendukung terciptanya iklim pers yang profesional, independen, dan bertanggung jawab.
“Media juga harus menjaga marwah jurnalistik. Kepentingan bisnis harus dipisahkan dari kepentingan redaksi. Wartawan harus tetap bekerja berdasarkan fakta, verifikasi, dan prinsip keberimbangan,” tegasnya.
PT AMGM Siapkan Mekanisme Hak Jawab dan Hak Koreksi
Dalam siaran pers yang sama, manajemen PT AMGM menyatakan memahami mekanisme hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Mekanisme tersebut, menurut perusahaan, merupakan ruang penyelesaian yang mengedepankan komunikasi, profesionalitas, dan penghormatan terhadap ketentuan hukum.
PT AMGM juga menyatakan terbuka terhadap kritik, saran, dan pengawasan media sebagai bagian dari upaya memperbaiki kinerja perusahaan.
Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bertanggung jawab dalam pelayanan air minum kepada masyarakat, perusahaan menilai kepercayaan publik harus dijaga melalui keterbukaan, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan.
Manajemen PT AMGM menegaskan komitmennya untuk terus membangun komunikasi dengan insan pers atas dasar saling menghormati dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum.
Polemik ini menjadi pengingat pentingnya menjaga hubungan profesional antara perusahaan dan media. Di satu sisi, perusahaan memiliki hak untuk memberikan klarifikasi terhadap pemberitaan. Di sisi lain, media memiliki kemerdekaan untuk menjalankan fungsi jurnalistik secara independen dan bertanggung jawab.
Keduanya perlu menempatkan Undang-Undang Pers sebagai landasan dalam menyelesaikan setiap perbedaan pandangan terkait pemberitaan. (red)