Lombok Barat – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) memperkuat pemahaman pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengenai pentingnya pelindungan kekayaan intelektual (KI) di tengah perkembangan pemasaran digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Edukasi tersebut disampaikan melalui kegiatan Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual dalam rangkaian Pelatihan Digital Marketing dan Pemanfaatan AI Tahun Anggaran 2026 di Pusat Belajar Guru (PBG) Kabupaten Lombok Barat, Senin (12/10).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat ini menghadirkan Analis Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum NTB, Linda Maya Sastra, sebagai narasumber. Dalam paparannya, Linda mengangkat tema “Kenali, Daftar, dan Lindungi Kekayaan Intelektual-mu” dengan menitikberatkan pada pentingnya legalitas dan pelindungan hukum atas identitas usaha serta hasil kreativitas pelaku UMKM.

Linda menjelaskan enam jenis kekayaan intelektual, meliputi merek, hak cipta, paten, desain industri, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST). Secara khusus, peserta diberikan pemahaman mengenai fungsi merek sebagai identitas dan pembeda produk, sarana promosi, penjamin reputasi, aset ekonomi, serta fondasi untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

Menurutnya, pelaku UMKM perlu memahami bahwa popularitas produk atau logo di media sosial tidak otomatis menjamin pelindungan hukum. Oleh karena itu, penelusuran dan pendaftaran merek menjadi langkah penting untuk memperkuat identitas usaha sekaligus mengantisipasi potensi persamaan dengan merek milik pihak lain.

Pemanfaatan AI dalam pembuatan konten digital juga menjadi perhatian. Pelaku usaha diingatkan untuk memastikan penggunaan gambar, musik, jenis huruf, dan wajah dalam materi promosi tidak melanggar hak kekayaan intelektual pihak lain. Pemahaman tersebut diperlukan agar strategi pemasaran digital tidak hanya efektif menjangkau konsumen, tetapi juga memperhatikan aspek hukum.

Dalam kesempatan itu, Linda turut memaparkan data permohonan KI di Nusa Tenggara Barat hingga Oktober 2026 yang mencapai 2.850 permohonan, terdiri atas 2.454 permohonan hak cipta dan 355 permohonan merek, serta permohonan dari kategori KI lainnya.

Peserta juga memperoleh panduan praktis pendaftaran merek, mulai dari penelusuran melalui Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI), penentuan kelas merek berdasarkan Klasifikasi Nice, hingga penyiapan dokumen persyaratan. Sesi diskusi dan tanya jawab berlangsung interaktif, dengan salah satu fokus pembahasan mengenai pentingnya memeriksa ketersediaan nama merek sebelum mengajukan permohonan pendaftaran.

Kepala Kanwil Kemenkum NTB, Risman Somantri, menegaskan bahwa pemahaman mengenai kekayaan intelektual merupakan bagian penting dalam memperkuat daya saing UMKM. Pelaku usaha perlu memastikan produk dan identitas bisnisnya tidak hanya memiliki nilai jual, tetapi juga memperoleh pelindungan hukum yang memadai.

Terpisah, Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri berkomitmen bersama jajaran akan terus memperkuat sosialisasi dan pendampingan KI serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar layanan pendaftaran kekayaan intelektual dapat terintegrasi dengan program pembinaan UMKM. Upaya tersebut diharapkan mendorong semakin banyak pelaku usaha di Lombok Barat untuk mengenali, mendaftarkan, dan melindungi kekayaan intelektualnya sebagai modal bersaing di pasar digital.(red)

By Radar Mandalika

Mata Dunia | Radar Mandalika Group

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *