LOBAR—Dinamika politik di tubuh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait pencopotan sejumlah pengurus teras terus memicu perhatian publik. Di tengah arus dukungan struktural yang mengalir dari daerah, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Lobar mengingatkan pentingnya kehati-hatian agar gesekan di tingkat elite tidak berimbas pada perpecahan di basis massa akar rumput.
Ketua DPC PPP Lobar, Muhali, tak menampik bahwa kebijakan organisasi harus merujuk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai konstitusi tertinggi partai. Kendati demikian, ia secara khusus menggarisbawahi urgensi menjaga keutuhan kader di bawah agar tidak terbelah akibat perbedaan pandangan politik.
“Sebagai bagian dari keluarga besar PPP, kami di DPC Lombok Barat tentu menghormati keputusan dan mekanisme organisasi. AD/ART merupakan aturan tertinggi dalam menjalankan roda partai sehingga seluruh kader dan pengurus harus tunduk terhadap ketentuan tersebut,” ujar Muhali saat dikonfirmasi, Jumat (30/10).
Meski rangkaian proses seperti Mukernas I di Makassar hingga Rakornas III telah dilalui, melegitimasi keputusan pemberhentian Wakil Ketua Umum Agus Suparmanto dan Sekretaris Jenderal Taj Yasin, politikus yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPRD Lobar ini tetap menyoroti perlunya ruang dialog yang sehat. Ia berharap perbedaan sikap yang muncul di internal partai tidak disikapi secara kaku, melainkan melalui pendekatan musyawarah yang inklusif.
“Jangan sampai persoalan internal justru mengganggu persatuan kader dan kerja-kerja partai di daerah. Kami berharap seluruh persoalan dapat diselesaikan melalui mekanisme organisasi yang transparan dan akomodatif, sehingga PPP tetap solid dalam menghadapi agenda politik ke depan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Muhali mengingatkan bahwa soliditas partai tidak hanya diukur dari kepatuhan administratif terhadap instruksi pusat, melainkan dari sejauh mana aspirasi dari berbagai elemen partai di daerah dapat diakomodasi dengan baik. Oleh karena itu, ia mendorong agar momentum konsolidasi ini dijadikan sebagai evaluasi bersama guna memperkuat marwah partai secara menyeluruh.
“Kami berharap seluruh kader tetap mengedepankan kepentingan partai di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Perbedaan pandangan harus disikapi secara dewasa dan diselesaikan melalui jalur organisasi yang adil dan terbuka,” pungkasnya. (Win)