LOBAR—Permasalahan politik uang yang terus membayangi pesta demokrasi menjadi perhatian serius Komisi II DPR RI bersama Penyelenggara Pemilu, baik itu Bawaslu maupun KPU. Kondisi itu dikhawatirkan membuat mental masyarakat apatis terkait politik.
Mencegah hal itu, kolaborasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bersama DPR RI menggelar evaluasi mendalam mengenai dinamika politik daerah. Sosialisasi dan Penguatan Pengawasan Partisipatif dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Desa Beleka, Gerung, Jumat (30/10).
Pihaknya ingin memberikan edukasi pendidikan politik. Melibatkan berbagai elemen masyarakat, Anggota Komisi II DPR RI H. Fauzan Khalid yang menjadi narasumber menegaskan bahwa kualitas kepemimpinan masa depan sangat ditentukan oleh kesadaran pemilih hari ini.
“Jadi ini yang kita lakukan dengan teman-teman Bawaslu, karena kita berharap pemilu berikutnya itu mudah-mudahan jauh lebih baik dari pemilu kemarin,” terang Fauzan Khalid.
Kegiatan ini bentuk peninjauan langsung ke berbagai daerah untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan serta mendengarkan dinamika yang terjadi di lapangan. Menurut Fauzan, kegiatan ini sudah digelar juga di wilayah seperti Lombok Timur yang telah dilakukan sebanyak tiga kali, serta berlanjut ke Lombok Tengah. Sinergi lintas lembaga diharapkan membuat pelaksanaan pemilihan umum mendatang dapat berjalan jauh lebih baik dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Kerja sama pengawasan ini juga turut menggandeng Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“KPU memegang fokus utama pada pendidikan pemilih berkelanjutan, sementara Bawaslu memfokuskan diri pada pengawasan partisipatif,” jelasnya.
Melihat dinamika politik, sejauh ini pihaknya melihat masyarakat semakin bersikap pragmatis dalam menentukan pilihan. Faktor politik uang menjadi salah satu alasannya. Sehingga pihaknya bersama lembaga penyelenggara pemilu mengedukasi untuk menghilangkan budaya pragmatisme politik itu.
“Kita sebagai warga masyarakat harus sadar bahwa kehidupan kita ini tidak bisa lepas dari politik,” ujar politisi NasDem tersebut.
Ia menegaskan bahwa ketika pemilu diselenggarakan, masyarakat harus memiliki pertimbangan yang rasional dan matang dalam menentukan pilihan. Sebab dampak dari keputusan politik tersebut akan dirasakan oleh seluruh warga negara. Bahkan pria asal Sandik, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat itu mencontohkan bagaimana produk politik berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari, mulai dari kebijakan harga barang hingga pengelolaan pajak.
“Jika pemimpin yang dipilih tidak berintegritas, misalnya terpilih karena praktik politik uang namun berujung pada tingginya beban pajak atau minimnya manfaat timbal balik, maka kerugian tersebut akan berdampak langsung kepada masyarakat luas,” paparnya.
Di sisi lain, partisipasi publik dinilai masih perlu ditingkatkan agar pengawasan pemilu dapat berjalan secara maksimal. Sebab ia menilai pengawasan pemilu tidak bisa optimal dilakukan hanya oleh Bawaslu semata, namun perlu keterlibatan aktif masyarakat.
“Seberapa pun banyak anggota Bawaslu, seberapa pun anggarannya, bagaimanapun kita meng-update tugas dan fungsinya, tidak akan mungkin tanpa partisipasi masyarakat,” tegasnya.
Oleh karena itu, sinergi antara penyelenggara, pengawas, dan kesadaran masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan pemilu yang bersih, transparan, dan berkualitas.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi NTB, Suhardi yang juga menjadi narasumber di acara sosialisasi itu menyampaikan refleksi yang cukup tajam mengenai rekam jejak kepemimpinan kepala daerah di Lobar. Menurutnya, rentetan kepemimpinan masa lalu kerap berakhir memprihatinkan, yang semestinya menjadi bahan introspeksi bersama bagi warga setempat.
Suhardi menilai akar dari persoalan ini adalah sikap apatis sebagian masyarakat yang kemudian terjebak dalam praktik politik uang. Ia memberikan ilustrasi konkret mengenai masifnya perputaran dana haram dalam kontestasi politik, di mana biaya kampanye yang tinggi berujung pada tindakan korupsi setelah calon tersebut menduduki jabatan.
“Coba bayangkan, kalau ada 400.000 pemilih di Lombok Barat lebih, kalau dibayar seratus ribu rupiah per orang, itu berapa miliar? Coba bayangkan gaji bupati enggak seberapa kok. Jadi dia harus merampok untuk mengembalikan uang yang diterima itu,” ungkap Suhardi dengan nada prihatin.
Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa Bawaslu tidak tinggal diam dalam mengawasi jalannya proses demokrasi. Mulai dari pengawasan terhadap pemilih, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga penindakan tegas seperti kewenangan mendiskualifikasi pasangan calon yang terbukti melanggar hukum, terus dioptimalkan demi menjaga marwah pemilu.
Anggota Bawaslu Kabupaten Lobar, Samsul Hadi, menambahkan dan menekankan pentingnya menjaga keutuhan demokrasi yang sehat di tingkat lokal sebagai fondasi utama menghadapi kontestasi politik yang lebih besar. Mengingat wilayah Lobar yang berhimpitan langsung dengan Kota Mataram, khususnya kawasan Labuapi, Kediri, dan Gerung memiliki tingkat kemajemukan yang tinggi, persatuan warga menjadi kunci utama.
“Terhadap itu semua, mari kita jaga bersama demokrasi yang utuh, yang baik, sesuai dengan prinsipnya,” ujar Samsul Hadi.
Ia mengingatkan agenda terdekat pemilihan kepala desa (Pilkades) pada bulan Desember mendatang. Menurutnya, Pilkades harus menjadi batu loncatan untuk mewujudkan demokrasi yang sehat agar Pemilu 2029 jauh lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya. (Win)