LOBAR—Penguatan posisi Pelabuhan Senggigi Lombok Barat (Lobar) sebagai salah satu pintu masuk pelayaran Pulau Lombok terus dimatangkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lobar. Legalitas jalur pelayaran kawasan wisata itu bahkan diperkuat dengan penetapan alur pelayaran yang nantinya masuk bagian peta pelayaran di NTB maupun Indonesia. Mempermudah para navigator kapal mengetahui jalur pelayaran menuju Pelabuhan Senggigi. Sehingga memberikan kepastian hukum, menjamin keselamatan pelayaran, sekaligus mendorong potensi ekonomi daerah dari sektor pariwisata dan perhubungan laut.
Dinas Perhubungan (Dishub) Lobar bersinergi dengan Direktorat Navigasi Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, demi mempercepat legalitas jalur itu. Sinkronisasi teknis rencana penetapan alur pelayaran masuk Pelabuhan Senggigi digelar, Rabu (28/10) di kawasan Senggigi untuk mematangkannya. Menghadirkan sejumlah otoritas penyeberangan hingga pemerintah desa dan pelaku usaha perhotelan kawasan Batulayar–Senggigi. Melalui Focus Group Discussion (FGD) akan menjadi bahan evaluasi intensif untuk menyempurnakan jalur tersebut.
Kepala Dishub Lobar, Muhammad Hendrayadi, menerangkan bahwa proses penataan alur pelayaran ini sudah beberapa kali digelar. Bahkan kegiatan sinkronisasi teknis ini menjadi kegiatan keempat untuk evaluasi memastikan kelayakan alur laut dari sisi legalitas keselamatan pelayaran untuk rasa aman dan nyaman.
“Kegiatan ini bukan kegiatan pertama, ini rangkaian kegiatan yang keempat dari seluruh rangkaian itu. Dan selalu setiap kegiatan itu ada evaluasi dari hasil survei yang dilakukan oleh teman-teman dari Distrik Navigasi Benoa,” ujarnya.
Menurutnya, penetapan resmi dari kementerian nantinya akan membuat jaminan lalu lintas pelayaran Pelabuhan Senggigi dipastikan aman. Lantaran skema navigasi yang terstruktur, sehingga skenarios lalu lintas kapal dapat terpantau dan teratur layaknya sistem perhubungan darat.
Selain memberikan rasa aman bagi pengguna jasa transportasi laut, penetapan alur pelayaran dan penataan dokumen perencanaan pelabuhan akan membuka peluang integrasi sistem informasi maritim yang lebih luas. Pihaknya juga akan melakukan peninjauan ulang terhadap rencana pengembangan pelabuhan serta perbaikan dokumen lingkungan DLKr (Daerah Lingkungan Kerja) dan DLKp (Daerah Lingkungan Kepentingan). Sehingga Pelabuhan Senggigi tidak hanya terdata pada sistem pantauan kementerian, bahkan terkoneksi langsung dengan sistem pemantauan pelayaran nasional hingga internasional.
“Tatkala ini sudah ditetapkan, rencana pengembangan pelabuhannya sudah kami review, kemudian DLKr-DLKp-nya sudah kami perbaiki. Ke depan, Pelabuhan Senggigi ini akan bisa dipantau melalui sistem di kementerian, tidak hanya untuk lokal, tetapi bahkan mungkin regional, bahkan internasional,” lanjutnya.
Integrasi sistem tersebut akan memudahkan seluruh nakhoda dan anak buah kapal (ABK) dari berbagai penjuru mengakses informasi teknis Pelabuhan Senggigi secara real-time. Baik dari sisi jenis hingga kapasitas tonase kapal yang bisa bersandar di dermaga pelabuhan berbentuk cicak itu.
“Jadi bisa diketahui Pelabuhan Senggigi ini bisa masuk untuk kapal jenis apa dengan tonase berapa, bisa menyandar atau bisa berlabuh. Itu salah satu target utamanya, untuk keselamatan pelayaran,” tambahnya.
Menurutnya, pematangan alur pelayaran ini melibatkan kolaborasi erat antara Pemkab Lobar dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Distrik Navigasi Benoa sebagai instansi teknis. Sinergi ini dibangun mengingat keselamatan laut berdampak langsung pada keselamatan warga serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lobar.
“Karena ini menyangkut nyawa masyarakat Lombok Barat dan menyangkut PAD Lombok Barat, sehingga legalitas pelabuhan itu harus kami dorong melalui kolaborasi dengan Distrik Navigasi Benoa,” jelaskannya.
Lebih lanjut Hendra mengatakan, nantinya hasil FGD dan survei lapangan yang telah dilakukan akan menjadi bahan tim teknis merumuskan hasil akhir. Termasuk dasar penetapan peta laut formal serta pembagian kewenangan pemenuhan fasilitas penunjang.
“Dibuat rumusan nanti sama tim, kami juga akan dilibatkan. Beberapa kewajiban yang harus disiapkan oleh kementerian nanti seperti rambu suar dan lain sebagainya. Nah, nanti bagian mana yang menjadi kewenangan kabupaten, kami akan bantu fasilitasi kelengkapan pelabuhannya,” pungkasnya. (win)