LOBAR—Kelangkaan semen yang terjadi di Lombok Barat (Lobar) menjadi perhatian serius Komisi III DPRD Lobar. Kondisi itu dikhawatirkan berdampak pada keberlanjutan proyek pemerintah yang sedang dan akan berjalan.
Stok yang terbatas dan melambungnya harga di tingkat pengecer membuat dewan menduga adanya praktik penimbunan yang membuat semen itu langka. Lantaran informasi yang dihimpun kalangan dewan, pabrik tetap menjual semen itu dengan harga normal kepada distributor. Normalnya Rp65 ribu per sak, namun di tingkat pengecer menjadi Rp80-87 ribu per sak.
“Di lapangan terjadi peningkatan yang signifikan, hampir Rp10.000 sampai Rp15.000 lho selisihnya. Ketika kelangkaan semen ini agak lama, lalu di satu sisi distributor inti dari semen ini menganggap barang ini normal, kan muncul kecurigaan. Ada dugaan barang ini ditimbun,” ujar anggota Komisi III DPRD Lobar, Lalu Irwan, saat dikonfirmasi, Selasa (29/9).
Ia menilai sama halnya dengan dugaan penimbunan sembako, dugaan penimbunan semen ini bisa saja terjadi. Sebab, melihat kebutuhan akan semen yang cukup tinggi di akhir tahun anggaran, bisa saja dimanfaatkan oleh oknum untuk membuat harga melambung dan memperoleh keuntungan.
Terlebih dengan berbagai isu yang berkembang di masyarakat terkait dugaan bahwa droping semen itu lebih mengutamakan toko besar atau gudang besar ketimbang para pelaku usaha kecil atau toko bangunan.
Meski demikian, politisi Gerindra itu mengaku itu baru sebatas dugaan. Pihaknya pun berencana untuk turun langsung mendatangi distributor semen terbesar di Lobar guna memastikan kondisi sebenarnya.
“Kami dari Komisi III memang dalam waktu dekat ada rencana untuk turun. Kami ingin berkomunikasi dengan pihak-pihak distributor besar yang selama ini menguasai semen yang ada di Lombok Barat khususnya. Kami ingin mempertegas kondisi seperti apa,” ungkap Irwan.
Tidak dipungkiri, kondisi ini, kata Irwan, menjadi atensi serius pihaknya di Komisi III yang membidangi infrastruktur. Dampak kelangkaan semen ini memiliki efek domino yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab, jika terus dibiarkan, kondisi itu berimbas pada pembangunan daerah. Dan tentu saja, kata politisi asal Gerung itu, berdampak hingga tidak terserapnya anggaran daerah dan membuat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) kembali besar.
“Ketika progres pembangunan atau proyek-proyek yang dilaksanakan oleh teman-teman kontraktor ini terkendala atau progresnya sangat lambat, ini berdampak kepada pembayaran. Kemungkinan proyek-proyek ini tidak bisa selesai, lalu terjadi keterlambatan yang berdampak kemungkinan mereka akan kena denda, anggaran ini tidak terserap, berarti ada SiLPA lagi,” paparnya.
Selain akan mendatangi distributor semen besar, pihaknya juga akan menekankan pihak distributor untuk melakukan pendistribusian secara merata. Tidak hanya mengutamakan para pemilik toko besar atau gudang besar yang memiliki modal untuk membayar lebih dulu, namun juga memperhatikan para pengecer atau toko bangunan kecil.
“Harapan kami bagaimana caranya distributor ini mengatur pendistribusian semen ini secara merata. Bukan hanya kepada toko-toko besar atau gudang-gudang besar yang mereka memiliki modal dan memiliki armada. Kasihan toko-toko kecil, harus diperhatikan juga. Pemerataan, ya,” imbaunya. (Win)